Sekolah Rakyat Siap Dimulai 14 Juli, Diawali Cek Kesehatan dan Matrikulasi

Menteri Sosial dan Wakil Menteri Sosial.
Menteri Sosial dan Wakil Menteri Sosial. Source: (kemensos.go.id)

Nasional, gemasulawesi – Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai berjalan secara resmi pada 14 Juli 2025. Kegiatan belajar di 100 lokasi perintis akan dimulai dengan layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

"Pada 14 Juli nanti, kita akan memulainya dengan pemeriksaan kesehatan bersama," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat konferensi pers seusai menutup kegiatan Retret Kepala Sekolah Rakyat Tahap II di Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kementerian Sosial.

Ia menerangkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan kesehatan akan melibatkan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

Langkah ini ditujukan untuk memastikan para guru, tenaga pendidik, serta siswa Sekolah Rakyat mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan di tahap awal kegiatan belajar.

Baca Juga:
KPU RI Mengajukan Tambahan Anggaran Senilai Rp 986 Miliar untuk Tahun 2026, Ternyata Begini Tujuannya

Untuk kegiatan belajarnya sendiri, tahap awal akan diisi dengan program matrikulasi serta masa orientasi yang diperuntukkan bagi para guru dan murid.

Baru setelah rangkaian pengenalan tersebut selesai dijalani, proses belajar-mengajar akan resmi dimulai.

Gus Ipul mengungkapkan bahwa sebanyak 1.469 guru telah disiapkan untuk mengajar di tahap awal pelaksanaan Sekolah Rakyat.

Para pengajar ini akan ditempatkan di 100 titik perintis yang menjadi lokasi awal pelaksanaan program tersebut.

Baca Juga:
Dari Lahan Bekas Sampah, Bripka Reply Bangun Taman Baca Napande dan Raih Penghargaan Kapolda Sulteng

Sebelumnya, mereka telah melewati tahapan seleksi serta prosedur yang ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Rakyat.

Para guru Sekolah Rakyat yang telah dinyatakan lolos seleksi nantinya juga akan mengikuti pembekalan, serupa dengan pelatihan yang sebelumnya diberikan kepada para kepala sekolah.

Pembekalan ini menjadi bagian dari upaya untuk menyamakan pemahaman dan kesiapan seluruh tenaga pendidik sebelum proses belajar dimulai.

Sementara itu, para Kepala Sekolah Rakyat yang telah menuntaskan pelatihannya hari ini dinyatakan siap untuk menjalankan peran kepemimpinan di wilayah tugas masing-masing.

Baca Juga:
Indonesia Siapkan 20 Ribu Hektare Lahan Pertanian yang Hasilnya Bakal Dikirim ke Palestina sebagai Bantuan Pangan

"Yang utama, para Kepala Sekolah Rakyat ini harus memiliki empati, jiwa kepemimpinan, dan kemampuan untuk membangkitkan semangat belajar siswa. Mereka adalah sosok yang memimpin di lingkungan sekolah," ujar Gus Ipul.

Sebelum menjalani pembekalan, para Kepala Sekolah Rakyat terlebih dahulu melewati proses seleksi yang ketat, mulai dari tahap administrasi hingga sesi wawancara.

Gus Ipul menyebutkan bahwa pihaknya kini tengah mempersiapkan pembukaan 100 titik Sekolah Rakyat tahap kedua.

Dari jumlah tersebut, sekitar 40 lokasi sudah disurvei dan dinyatakan memenuhi kriteria yang ditentukan.

Baca Juga:
Komisi I Soroti Dugaan Narkotika dalam Bantuan Gaza: Kekejaman Lebih Buruk dari Holocaust

“Saat ini kami sedang mengarah ke pengembangan 100 titik berikutnya. Sekitar 40 lokasi sudah disurvei dan dinilai layak oleh Kementerian PUPR, dan selanjutnya akan dilakukan renovasi ringan,” jelasnya.

Di waktu yang bersamaan, proses seleksi untuk murid, kepala sekolah, guru, serta tenaga pendidik lainnya juga akan mulai berjalan.

“Mudah-mudahan akhir Juli nanti kami sudah mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai lokasi tambahan tersebut,” pungkasnya. (*/Zahra)

...

Artikel Terkait

wave

KPU RI Mengajukan Tambahan Anggaran Senilai Rp 986 Miliar untuk Tahun 2026, Ternyata Begini Tujuannya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp986 miliar untuk tahun anggaran 2026

Indonesia Siapkan 20 Ribu Hektare Lahan Pertanian yang Hasilnya Bakal Dikirim ke Palestina sebagai Bantuan Pangan

Pemerintah Indonesia menyiapkan lahan pertanian seluas 10 ribu hingga 20 ribu hektare untuk dikelola secara kolaboratif bersama Palestina

Komisi I Soroti Dugaan Narkotika dalam Bantuan Gaza: Kekejaman Lebih Buruk dari Holocaust

Sukamta kritik distribusi bantuan tunggal ke Gaza, dorong diplomasi aktif Indonesia hentikan genosida dan buka akses kemanusiaan.

Kemensos Gandeng PPATK Pastikan Bansos Tepat Sasaran dan Efektif

Kemensos dan PPATK bekerja sama analisis rekening penerima bansos untuk menjamin bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Sampaikan Usulan Tambahan Anggaran Rp 63,7 Triliun untuk Tahun 2026, Polri Beberkan Alasan dan Tujuannya

Polri mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp63,7 triliun untuk mendukung pelaksanaan program dan kebutuhan tahun 2026

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;