Nasional, gemasulawesi - Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, memastikan bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Dari total 100 lokasi, sebanyak 63 titik rintisan dijadwalkan mulai beroperasi pada pertengahan Juli, sementara 37 titik sisanya akan menyusul di akhir bulan.
“Insya Allah, seluruh 100 Sekolah Rakyat sudah bisa beroperasi secara penuh pada awal Agustus,” ujar Gus Ipul setelah menghadiri Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar.
Rapat tingkat menteri tersebut turut dihadiri oleh Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, bersama perwakilan dari 17 kementerian dan lembaga lainnya.
Baca Juga:
Simulasi Sekolah Rakyat Dimulai: Gus Ipul Tinjau Kesiapan di Jakarta dan Bekasi
Gus Ipul mengungkapkan bahwa sebanyak 9.700 siswa telah terdaftar dan siap mengikuti pembelajaran perdana di 100 titik Sekolah Rakyat.
Sebelum menempati asrama dan memulai proses belajar, seluruh siswa akan menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu.
“Kalau ada yang sedang sakit, sesuai arahan Presiden, harus diberi perawatan dulu sampai sembuh. Setelah itu baru boleh ikut belajar,” jelasnya.
Setelah itu, seluruh siswa, guru, dan tenaga kependidikan akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah.
Baca Juga:
Kemensos–KND Kolaborasi Wujudkan Sekolah Rakyat yang Inklusif
Menurut Gus Ipul, masa orientasi ini akan berlangsung lebih panjang dari biasanya karena Sekolah Rakyat masih berada dalam tahap perintisan.
Dalam forum yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyebut bahwa rapat ini memiliki peran strategis dalam mengevaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan nasional.
Evaluasi tersebut mengarah pada pencapaian dua target utama, yaitu menghapus kemiskinan ekstrem sepenuhnya pada tahun 2026 dan menurunkan angka kemiskinan menjadi 4,5 persen pada 2029.
“Salah satu cara nyata untuk memutus rantai kemiskinan adalah lewat pendidikan. Karena itu, Sekolah Rakyat ini perlu kita dukung bersama agar bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Baca Juga:
Indonesia-Brasil Perkuat Kerja Sama Bioenergi untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi
Ia juga mengatakan bahwa pembangunan gedung permanen untuk Sekolah Rakyat akan mulai dilaksanakan tahun ini, dengan target ke depan setiap kabupaten atau kota memiliki setidaknya satu sekolah semacam ini.
Gagasan Presiden Prabowo untuk menyediakan akses pendidikan gratis dan berkualitas lewat Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan bukanlah tanpa dasar.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia, menjelaskan bahwa inisiatif tersebut lahir dari data yang menunjukkan adanya persoalan serius di lapangan.
Berdasarkan catatan dalam Data Terpadu Stabilisasi Ekstrem Nasional (DTSEN) per 25 Juni 2025, terdapat sekitar 422 ribu anak dari keluarga miskin ekstrem (desil 1) yang tidak bersekolah atau telah putus sekolah.
“Jumlah anak usia 7 hingga 18 tahun di Indonesia yang belum pernah sekolah atau sudah putus sekolah mencapai sekitar 4,1 juta, atau sekitar 7 persen. Inilah yang menjadi alasan kuat mengapa keberadaan Sekolah Rakyat sangat relevan dan tepat sasaran,” jelasnya.
Amalia turut menyoroti bahwa kesejahteraan sebuah keluarga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki kepala rumah tangganya semakin tinggi pendidikannya, biasanya semakin baik pula kondisi ekonomi keluarganya.
“Sebagian besar kepala keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem hanya menyelesaikan pendidikan sampai SD, bahkan ada yang tidak lulus. Karena itu, upaya intervensi lewat pendidikan seperti ini merupakan langkah paling logis untuk memutus rantai kemiskinan,” ujarnya.
Gus Ipul menyatakan keyakinannya bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi langkah penting dalam menghentikan warisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
“Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar program ini bisa berjalan mulus, sampai nantinya diresmikan langsung oleh Bapak Presiden,” tuturnya. (*/Zahra)
