Nasional, gemasulawesi - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyampaikan bahwa dalam merancang pembangunan ibu kota ke depan, pihaknya tidak akan sepenuhnya bergantung pada dana dari APBD.
Menurutnya, upaya pembangunan juga akan melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak lain di luar pemerintah daerah, guna memperluas sumber pembiayaan dan mempercepat realisasi program.
"Untuk membangun Jakarta, kami tidak hanya bergantung pada APBD saja. Kami juga terus mendorong berbagai terobosan, salah satunya melalui kerja sama seperti pemberian hak penamaan Stasiun LRT Boulevard Utara kepada Summarecon Mall," ujar Pramono.
Pramono optimistis bahwa jika kolaborasi seperti ini dapat diperluas dengan berbagai pihak, maka geliat pembangunan di Jakarta akan semakin hidup dan dinamis.
Baca Juga:
Pengadilan Tinggi Perberat Vonis Zarof Ricar Jadi 18 Tahun Penjara
Contohnya adalah pengembangan sistem transportasi terintegrasi atau konsep Transit Oriented Development (TOD), seperti perluasan jalur LRT yang direncanakan menjangkau kawasan Manggarai.
Saat ini, jumlah penumpang harian LRT dari Velodrome ke Boulevard Utara Summarecon Mal tercatat sekitar 5.000 orang.
Namun, Pramono optimistis jumlah pengguna akan melonjak hingga 70 ribu jika jaringan LRT sudah terhubung dengan Stasiun Manggarai.
Ia menjelaskan, nantinya masyarakat dapat berpindah moda transportasi di Stasiun Manggarai, seperti ke KRL maupun Transjakarta.
Baca Juga:
Menteri Nusron Tekankan Percepatan Sertipikasi dan Pembenahan Birokrasi Pertanahan di Sulawesi Utara
"Jika jalurnya sampai ke Dukuh Atas, jumlah penumpang bisa tembus 100 ribu per hari. Ini menunjukkan bahwa konektivitas di Jakarta memang dirancang secara serius dan matang," ujar Pramono.
Ia juga menambahkan bahwa dirinya telah meminta agar jalur MRT pada 2029 tidak hanya berhenti di Ancol, tetapi diteruskan hingga ke wilayah kota.
Pada kesempatan tersebut, Pramono juga menyampaikan bahwa selain sektor transportasi, Jakarta dalam waktu dekat akan memulai sejumlah proyek pembangunan lainnya, seperti peremajaan kawasan Pasar Baru, Glodok, dan beberapa lokasi lainnya.
Ia mengungkapkan bahwa dana untuk merenovasi Pasar Baru telah tersedia melalui skema kerja sama dengan pihak swasta, bukan dari APBD.
Baca Juga:
Lima Pengusaha Tambang di Bengkulu Jadi Tersangka Korupsi dan Perambahan Hutan Lindung
“Sebagai Gubernur, saya sudah upayakan pendanaannya agar pembangunan Pasar Baru bisa segera dimulai. Dana tersebut bukan berasal dari APBD, tapi sudah siap,” ujar Pramono. (*/ANTARA)
