Nasional, gemasulawesi - Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membantah adanya hubungan antara pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto yang merupakan Sekjen PDI Perjuangan dan terpidana kasus suap dengan dukungan politik dari PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Menurut saya, hal itu tidak ada hubungannya,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Senin.
Ia menjelaskan bahwa jauh sebelum keputusan pemberian amnesti kepada Hasto diumumkan, maupun sebelum Kongres ke-6 PDIP di Bali digelar, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah beberapa kali menyampaikan dukungan terhadap program-program pemerintahan Presiden Prabowo yang dianggap membawa kebaikan.
“Dalam beberapa kesempatan, Ibu Mega telah menyampaikan bahwa program-program yang dinilai baik akan tetap didukung oleh PDIP, dan partainya juga siap memberi masukan serta saran terhadap hal-hal yang dirasa perlu diperbaiki,” jelasnya.
Baca Juga:
Kemenkes Berencana Terapkan Rapor Kesehatan ala Skandinavia bagi Siswa Indonesia
Dasco pun menyambut positif dukungan yang diberikan PDIP, sembari menegaskan bahwa ruang untuk menyampaikan kritik yang membangun terhadap jalannya pemerintahan tetap terbuka.
“Saya juga memperhatikan pidato Bu Mega, di mana beliau menegaskan bahwa memberikan dukungan bukan berarti meniadakan kritik yang bersifat membangun. Justru hal seperti inilah yang dibutuhkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran agar roda pemerintahan bisa berjalan secara optimal dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa bukan hanya dari PDIP, melainkan dukungan serta masukan yang bersifat membangun juga diharapkan datang dari seluruh partai politik guna mengoptimalkan pelaksanaan program-program pemerintah.
Namun, ia menyatakan belum mendapat informasi soal kepastian apakah PDIP akan resmi bergabung dalam pemerintahan Prabowo.
Baca Juga:
Presiden Finlandia Siap Akui Palestina, Tunggu Usulan Resmi Pemerintah
Ia pun menyarankan agar pertanyaan tersebut langsung diajukan kepada pihak pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Dasco saat diminta tanggapan terkait arahan Megawati Soekarnoputri kepada para kader PDIP untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dalam acara Bimtek Fraksi PDIP di Denpasar, Bali, pada akhir pekan lalu.
Dasco mengatakan bahwa soal apakah PDIP akan bergabung ke dalam pemerintahan atau tidak, menurutnya hal itu sebaiknya ditanyakan langsung ke pihak pemerintah, sebab ia sendiri belum mendengar kabar resminya.
Sebelumnya, pada Kamis (31/7), Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyampaikan bahwa dalam kegiatan Bimbingan Teknis Fraksi PDIP di Denpasar, Megawati Soekarnoputri telah memberi instruksi kepada para kader untuk mendukung langkah-langkah positif pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa bentuk dukungan itu diberikan demi menjaga stabilitas bangsa, negara, dan kepentingan rakyat di tengah situasi yang belum sepenuhnya membaik.
“Selain itu, kami juga ingin memastikan bahwa partai memiliki cukup banyak ide untuk mengawal arah kebijakan pemerintah agar tetap berada pada jalur yang benar,” ujar Deddy saat ditemui di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali.
Adapun pada Sabtu (2/8), Megawati menegaskan bahwa PDIP tidak akan ambil bagian dalam kabinet, namun tetap akan mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat.
Meski tidak menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih, Megawati menegaskan bahwa PDIP tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi.
Ia menyatakan bahwa tugas partai adalah memastikan arah pembangunan nasional tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.
Pernyataan itu disampaikan dalam konteks sikap politik PDIP sebagaimana dirumuskan dalam hasil Kongres ke-6 partai yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali.
Megawati juga menambahkan bahwa meskipun memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo, PDIP tidak akan segan menyampaikan kritik jika ditemukan kebijakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, prinsip keadilan sosial, maupun aturan hukum yang berlaku.
“Kami tidak akan diam jika ada kebijakan yang tidak mencerminkan suara dan penderitaan rakyat,” tegas Presiden kelima RI itu.
Baca Juga:
Perlindungan Kesehatan untuk Pekerja Industri Digital di Cirebon, Jawa Barat
Ia juga menekankan bahwa keberpihakan partai tidak semata-mata ditentukan dari berada di dalam atau luar pemerintahan, tetapi dari keberanian memperjuangkan kebenaran dan menjunjung tinggi moral politik seperti yang diwariskan oleh Bung Karno. (*/Zahra)
