Prabowo Tegaskan Larangan Pembakaran Hutan, Pemerintah Siapkan Teknologi Pembukaan Lahan

Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama para menteri Kabinet Merah Putih.
Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama para menteri Kabinet Merah Putih. Source: (Foto/ANTARA)

Nasional, gemasulawesi - Presiden Prabowo Subianto menekankan sikap tegas terhadap perusahaan yang lahannya terbakar karena membuka lahan secara sembarangan.

Ia menyatakan tidak akan memberikan kelonggaran atau toleransi dalam kasus semacam itu.

“Pemerintah mengikuti arahan tegas Presiden Prabowo Subianto, dan menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap praktik pembakaran hutan untuk membuka lahan,” ucap Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan.

Penegasan itu disampaikan Presiden sebagai bentuk dorongan agar perusahaan tidak lepas tanggung jawab.

Baca Juga:
Pemprov DKI Didorong Segera Atur Transportasi Daring Lewat Regulasi Resmi

Ia ingin agar setiap lahan yang telah diberikan negara benar-benar dikelola dengan penuh tanggung jawab.

Budi menyampaikan bahwa ketegasan pemerintah ini bukan tanpa alasan.

Langkah tersebut diambil sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Budi, pemerintah akan mengadopsi pendekatan menyeluruh dalam menangani ancaman karhutla.

Baca Juga:
Nokia Akan Menghidupkan Dua Kabel Bawah Laut Baru, Menghubungkan Jutaan Orang di Berbagai Negara, termasuk Indonesia

Pendekatan tersebut mencakup langkah tegas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, akan digunakan teknologi canggih serta upaya kesiapsiagaan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Menko Polhukam menambahkan bahwa karena alasan itulah Presiden Prabowo berencana menyediakan fasilitas pembukaan lahan dengan memanfaatkan teknologi modern guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

“Presiden mendukung sepenuhnya pembukaan lahan dengan memanfaatkan peralatan canggih yang berbasis teknologi tinggi dan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Baca Juga:
Pemerintah Pastikan Dana Nasabah Aman Meski Rekening Dormant Diblokir PPATK

Sebelumnya, pada Jumat (1/8), Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas yang digelar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Presiden dalam rapat tersebut menginstruksikan para menteri untuk mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di musim kemarau.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, serta Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

Kemudian, Kepala Sekretaris Pribadi Presiden, Rizky Irmansyah, juga hadir langsung dalam pertemuan tersebut.

Baca Juga:
Mengenal Lebih Dalam Poco F7: Ponsel Pintar Berspesifikasi Tinggi dengan Kinerja yang Melampaui Harganya

Beberapa menteri mengikuti jalannya rapat melalui sambungan video telekonferensi.

Di antaranya adalah Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, serta Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Turut hadir secara daring Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, juga tercatat ikut dalam rapat tersebut.

Baca Juga:
BSMI Siap Salurkan Bantuan ke Gaza Lewat Udara dan Kirim Tim Medis Spesialis

Hadir pula Menteri Investasi dan Hilirisasi yang merangkap sebagai CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, turut ambil bagian dalam pertemuan itu.

Dari sektor lingkungan, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, juga ikut serta.

Sementara dari bidang kelautan, hadir Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, bersama Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan. (*/ANTARA)

...

Artikel Terkait

wave

Pemprov DKI Didorong Segera Atur Transportasi Daring Lewat Regulasi Resmi

Azas Tigor menyoroti pentingnya regulasi transportasi daring agar tercipta keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi pengemudi.

Pemerintah Tegaskan Tak Ada Instruksi Penarikan Beras Premium, Hanya Penyesuaian Harga

Kementerian Perdagangan menegaskan pemerintah tidak meminta penarikan beras premium, hanya menganjurkan penyesuaian harga.

Pemerintah Pastikan Distribusi Beras SPHP hingga Timur Indonesia dan Dorong Koperasi Desa sebagai Motor Ekonomi Rakyat

Pemerintah jamin beras SPHP tersedia di wilayah timur Indonesia, sekaligus dorong koperasi desa sebagai penggerak ekonomi rakyat.

PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo, Tanpa Masuk Kabinet dan Tetap Siap Beri Kritik Konstruktif

PDIP nyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo tanpa bergabung ke kabinet, dengan komitmen tetap kritis demi menjaga konstitusi.

Kemenkes Berencana Terapkan Rapor Kesehatan ala Skandinavia bagi Siswa Indonesia

Kementerian Kesehatan mendorong penerapan rapor kesehatan siswa, meniru sistem Skandinavia, demi memantau kondisi fisik pelajar.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;