Gemasulawesi– Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan personel kepolisian agar tidak reaktif berlebihan manakala melihat sebuah peristiwa sosial di tengah-tengah kunjungan kerja Presiden.
Instruksi itu tertuang dalam surat telegram Kapolri bernomor STR/862/IX/PAM.3/2021 tanggal 15 September 2021 untuk menyikapi penangkapan warga yang menyampaikan aspirasi menjelang atau ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke daerah.
Hal itu disampaikan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Irjen Pol Argo Yuwono dalam konferensi pers secara online, Rabu 15 September 2021.
Baca juga: Positif Covid 19 Tinggi, Jadi Alasan Pemkot Palu Wajibkan Rapid Tes
Argo melanjutkan, bilamana ada sekelompok warga menyampaikan aspirasi, Kapolri meminta personel polisi hanya mengawal kelompok tersebut sepanjang aspirasinya sesuai ketentuan undang-undang.
“Jadi pada saat ada Pak Presiden lewat, lalu ada sekelompok masyarakat), kami mengamankan, mengawal agar tertib dan lancar,” ujarnya.
Kapolri meminta ada ruang bagi warga atau kelompok warga yang mau menyampaikan aspirasi.
Dengan demikian, aspirasi dapat dikelola dengan baik.
“Kepolisian setempat dapat memberi ruang kepada masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya sehingga bisa disampaikan,” kata Argo.
Argo menambahkan, jika ada warga yang mau menyampaikan aspirasi, personel polisi harus menyampaikan dengan baik bahwa aktivitas tersebut tidak boleh sampai mengganggu ketertiban umum.
Argo menegaskan, surat telegram ini wajib jadi pedoman semua kepolisian dan dilaksanakan dengan baik.
“Semua kita kelola dan kawal, sehingga semua berjalan dengan baik dan lancar. Itu arahan dari Bapak Kapolri berkaitan dengan setiap ada kunjungan kerja Presiden ke daerah baik saat maupun pascakunjungan,” tuturnya.
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyambut baik instruksi Kapolri itu.
“Ini menjadi pedoman dan panduan bagi anggota di lapangan dalam melaksanakan tugas pengamanan kunjungan kerja Presiden ke daerah,” ujar Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, Kamis 16 September 2021.
Poengky meminta polisi bisa membedakan mana tindakan yang membahayakan Presiden dan mana yang tidak.
Menurutnya, polisi tiak dibenarkan main tangkap. Penangkapan hanya boleh apabila orang tersebut membahayakan Presiden serta masyarakat di sekelilingnya.
Poengky berharap polisi bisa menganalisis potensi yang akan terjadi sebelum Presiden datang.
“Polisi dapat melakukan upaya-upaya preventif, pre emptive, dan tidak represif saat Presiden berkunjung,” tutupnya. (****)
Baca juga: Irjen Polisi Rudy Sufahriadi Dilantik Jadi Kapolda Sulawesi Tengah
