Gemasulawesi– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyambut positif PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, karena akan memberikan kepastian hukum atas berbagai pelanggaran.
“Kemenpan RB menyambut positif karena ada kepastian hukum yang jelas,” kata Tjahjo saat dikonfirmasi, Kamis 16 September 2021.
Dia mengungkapkan, ada PNS yang tidak masuk kerja selama satu tahun tetapi dibiarkan. Pada akhirnya penindakan terhadap PNS itu terlambat dilakukan.
Baca juga: BKN Belum Bisa Pastikan Jadwal Pendaftaran CPNS dan PPPK
“Kenapa sampai satu tahun misalnya PNS tidak masuk kerja, dibiarkan dan terlambat mengambil keputusan,” ujarnya.
Selain itu, dia menyebut, setiap bulan selalu ada PNS yang diberi sanksi karena melakukan pelanggaran disiplin. Bahkan, rata-rata ada lebih dari 20 PNS mendapatkan sanksi melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek).
Saksi diberikan, diantarnya karena PNS yang tidak menyampaikan izin saat meninggalkan tugas dengan waktu bervariasi. Kemudian, ada juga persoalan radikalisme, terorisme, korupsi, penggunaan narkoba serta pengedaran narkoba.
Merujuk dari kondisi itu, dia menyambut baik terbitnya PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Dia pun berharap, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat memberikan sanksi berdasarkan rujukan hukum yang jelas. Selain itu, bagi PNS sendiri aturan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja masing-masing.
Baca Juga: Gubernur Kalteng Bentuk Tim Satgas Pengawasan Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang
“Seluruh ASN dan PPK harus memahami, ada penilaian masih rendahnya kinerja ASN dan rendahnya pimpinan dalam hal pengawasan terhadap ASN untuk bekerja lebih baik, lebih disiplin, lebih profesional dan memahami larangan-larangan yang ada,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan PP tentang Disiplin PNS. Aturan itu ditandatangani Jokowi pada 31 Agustus 2021.
Dilansir dari laman resmi Sekretariat Negara, PP ini secara resmi menggantikan aturan sebelumnya, yakni PP Nomor 53 Tahun 2010 yang juga mengatur tentang disiplin PNS.
Selain mengatur kewajiban para PNS, aturan baru ini juga mengatur sejumlah hal yang dilarang dilakukan oleh para abdi negara
Selanjutnya, diatur pula mengenai sanksi hukuman bagi para PNS melanggar ketentuan di dalam PP. Beberapa sanksi menonjol adalah mengenai hukuman jika PNS bolos kerja, PNS tidak netral dalam Pemilu dan PNS tidak melaporkan harta kekayaan. (***)
