Pemerintah Percepat Operasional Koperasi Desa Merah Putih dengan Dukungan PPPK dan Program Penguatan

Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) sedang merapikan berbagai produk yang dipajang di Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih.
Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) sedang merapikan berbagai produk yang dipajang di Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih. Source: (Foto/ANTARA)

Nasional, gemasulawesi - Pemerintah berencana menugaskan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Koperasi Desa Merah Putih.

Setiap koperasi nantinya akan mendapat dukungan tenaga sebanyak dua hingga tiga orang pegawai sesuai kebutuhan.

Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat kegiatan operasional dan membantu kelancaran pengelolaan koperasi.

Deputi Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Tatang Yuliono, menyampaikan alasan di balik kebijakan ini.

Baca Juga:
Mushalla di Bekasi Roboh Akibat Gempa Magnitudo 4,9, Warga Diminta Tetap Waspada

Menurutnya, langkah tersebut dimaksudkan untuk membantu mengurangi beban operasional yang ditanggung koperasi.

Fokus utamanya adalah menekan biaya yang berkaitan dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM).

Tatang menegaskan, “KemenPAN-RB sudah memastikan komitmennya menyalurkan dua hingga tiga PPPK, sehingga biaya SDM tidak lagi ditanggung koperasi karena sudah dibiayai negara.”

Sebelumnya, pemerintah telah melaksanakan rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga.

Baca Juga:
Wamenkop Dorong 80 Ribu KDMP untuk Serap Produk Desa dan Perkuat Ekonomi Masyarakat

Pertemuan tersebut difokuskan pada konsolidasi teknis yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Agenda rapat itu membahas langkah percepatan pembentukan Satgas Nasional Kopdes Merah Putih.

Rapat koordinasi itu dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih.

Pemerintah menetapkan target agar sebanyak 15 ribu koperasi bisa mulai beroperasi pada bulan ini.

Baca Juga:
Klarifikasi Bupati Pati: Kenaikan PBB Tak Diberlakukan untuk Semua Wajib Pajak

Zulkifli menegaskan bahwa berbagai kementerian dan lembaga telah siap mendukung pencapaian target tersebut.

Selain itu, pemerintah daerah juga dipastikan ikut berperan aktif dalam mempercepat realisasi program koperasi ini.

Ia mengatakan, “Sekarang perhatian utama Presiden adalah bagaimana mempercepat operasional Kopdes, karena menurut beliau, salah satu cara untuk menjadikan negara kuat dan mampu menjaga ketahanan pangan adalah lewat Koperasi Desa ini.”

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menuturkan bahwa penguatan lembaga koperasi terus dilakukan pemerintah melalui berbagai program.

Baca Juga:
Kemenkes Waspadai Lonjakan Kasus Suspek Chikungunya di Indonesia, Fokus Pengendalian Vektor dan Pencegahan Penyebaran

Upaya tersebut diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam koperasi.

Tidak hanya itu, langkah digitalisasi koperasi juga menjadi bagian penting dalam strategi yang dijalankan.

Kementerian Koperasi tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan.

Dukungan juga datang dari Kementerian Komunikasi dan Digital, kalangan swasta, hingga asosiasi yang ikut berperan dalam proses ini.

Baca Juga:
Mendagri Tegaskan Kenaikan PBB-NJOP Kewenangan Daerah, Ribuan Warga Pati Protes hingga Kebijakan Dicabut

Budi Arie menyampaikan, “Ke depannya kami menyiapkan program lanjutan berupa sertifikasi bagi para pengurus koperasi. Tujuannya agar setiap pengurus Koperasi Desa benar-benar memiliki kemampuan yang layak sehingga koperasi bisa dikelola secara profesional dan mampu bersaing.” (ANTARA)

...

Artikel Terkait

wave

LPSK Dampingi Keluarga Prada Lucky dan Dorong Pengungkapan Fakta Kasus Penganiayaan

LPSK memberikan perlindungan hukum, pendampingan psikologis, dan dorongan mekanisme JC bagi saksi kasus kematian Prada Lucky.

KPAI Dorong Pemblokiran Roblox Jika Terbukti Langgar Perlindungan Anak Sesuai UU ITE 2024

KPAI minta pemerintah blokir Roblox jika melanggar hak anak, sesuai UU ITE 2024 dan perlindungan anak dalam platform digital.

Komisi Yudisial Resmi Usulkan 16 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM ke DPR

KY tetapkan 16 calon hakim MA, jalani seleksi ketat, dan serahkan usulan ke DPR untuk persetujuan pengangkatan resmi.

Evaluasi Mendalam Diperlukan untuk Pemindahan Ibu Kota ke IKN agar Tak Bebani Masyarakat

Bambang Haryo minta kajian serius soal infrastruktur dan biaya akses IKN agar pemindahan ibu kota tak memberatkan rakyat.

Sekolah Rakyat Terapkan Kurikulum MEME dengan Sistem SKS dan Hidden Curriculum

Sekolah Rakyat terapkan kurikulum fleksibel berbasis SKS dan hidden curriculum untuk mendukung pembelajaran formal maupun nonformal.

Berita Terkini

wave

Pasok Narkoba ke Nelayan Pesisir, Pria di Bolano Tengah Ditangkap Polisi

Polisi membekuk pria berinisial SP di Bolano Tengah Parigi Moutong karena mengedarkan sabu asal Palu kepada pekerja kapal ikan.

Bawa 9 Paket Sabu dari Kota Palu, Pria Parigi Tengah Tak Berkutik Digerebek Polisi

Polisi tangkap pengedar sabu berinisial RSL di Desa Pelawa Parigi Tengah dan menyita 9 paket sabu pasokan dari Palu.

Wanita 46 Tahun Ditangkap di Kamar Kos Tolai, Polisi Sita Belasan Paket Sabu Siap Edar

Polsek Torue menangkap dua terduga pengedar sabu beserta 20 paket barang bukti dalam penggerebekan di Desa Tolai Parigi Moutong.

Jejak Pelarian Maling Motor Asal Parigi Moutong Akhirnya Terendus Polisi di Sigi

Polres Parigi Moutong ungkap modus curanmor di teras rumah dan tangkap pelaku FA di Sigi beserta barang bukti Honda Scoopy.

Dilema Regulasi CSR Parimo Disorot DPRD, Pengusaha Udang Siap Bayar Tapi Pemda Tak Punya Dasar Hukum

Pemda Parimo dilarang Kemenkeu pungut langsung CSR tambak udang Rp200/kg. Perda baru disiapkan agar penyaluran dana sosial tetap legal.


See All
; ;