Wamenkop Dorong 80 Ribu KDMP untuk Serap Produk Desa dan Perkuat Ekonomi Masyarakat

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono. Source: (Foto/ANTARA)

Nasional, gemasulawesi - Wamenkop Ferry Juliantono menekankan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) memiliki peran sebagai penampung hasil produksi warga desa.

Ia menjelaskan, koperasi ini bertugas memastikan produk masyarakat dapat terserap dengan baik melalui sistem pemasaran yang terorganisir.

Produk yang ditampung mencakup berbagai jenis, mulai dari pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, hingga kerajinan tangan dan kuliner.

Ferry menegaskan, “Kami berharap koperasi ini menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keberhasilan program ketahanan pangan dan energi nasional.”

Baca Juga:
Transformasi Transportasi Jakarta: Dari Koridor Pertama Transjakarta hingga Integrasi Jabodetabek

Selain itu, Ferry yang juga menjabat sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan KDMP memaparkan rencana besar yang tengah disiapkan.

Menurutnya, akan ada lebih dari 80 ribu KDMP yang diimplementasikan di berbagai daerah.

Keberadaan koperasi tersebut nantinya turut membantu menyalurkan berbagai produk yang dimiliki BUMN maupun pihak lainnya.

KDMP juga berperan menyalurkan berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah.

Baca Juga:
Pemerintah Wajibkan UMKM Daftar di SAPA UMKM untuk Tingkatkan Layanan dan Daya Saing

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa banyak KDMP yang sedang dalam tahap uji coba mendapatkan pendampingan dari koperasi pesantren (Kopontren) yang sudah berkembang.

Beberapa contoh Kopontren tersebut antara lain berada di Jawa Timur, seperti Kopontren Sunan Drajat dan Sidogiri.

Di Jawa Barat, ada pula Kopontren At-Ittifaq yang turut menjadi pembimbing.

Wamenkop menyatakan, “Kopontren memberikan pendampingan dan bimbingan kepada Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang akan memasuki tahap operasional, termasuk koperasi pembiayaan berbasis syariah.”

Baca Juga:
Patroli Gabungan Gagalkan Aksi Bom Ikan di Talatako, Dua Pelaku Ditangkap

Ferry menilai, keberadaan KDMP memiliki keterkaitan erat dengan ekosistem yang sudah berkembang, yang selama ini dikelola oleh Kopontren dan Kopsyah.

Wamenkop mengatakan, “Kami berharap terbentuk ekosistem yang mampu mengembalikan koperasi sebagai pilar kekuatan ekonomi, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 yang selalu disampaikan Presiden.”

Dengan kata lain, jika koperasi berkembang, maka perekonomian masyarakat dan umat juga akan terdorong maju.

Hal ini karena koperasi merupakan badan usaha milik anggota yang memiliki perbedaan mendasar dengan korporasi.

Baca Juga:
CekSumber, Layanan Chatbot AI di WhatsApp untuk Lawan Hoaks dan Verifikasi Informasi

Ia menjelaskan, tujuan dibentuknya Kopdes/Kel Merah Putih adalah untuk memberantas praktik rentenir, tengkulak, dan pinjaman online, sehingga masyarakat memiliki alternatif pembiayaan tanpa harus terjerat bunga tinggi.

Ke depannya, Kemenkop bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) akan terus mendorong lahirnya koperasi masjid yang dapat membantu perekonomian masyarakat di sekitar masjid.

Wamenkop menyampaikan, para mustahik penerima manfaat masjid dapat ditingkatkan menjadi pelaku usaha mikro melalui koperasi.

Ia menambahkan, koperasi saat ini tidak lagi terbatas pada kegiatan simpan pinjam, tetapi juga bisa bergerak di sektor produksi, distribusi, industri, hingga pembiayaan melalui koperasi perkreditan.

Baca Juga:
Pertamina Perkuat Distribusi BBM di Manggarai, NTT untuk Antisipasi Cuaca Ekstrem

Oleh sebab itu, Wamenkop berharap MUI dan DMI turut memberikan dukungan demi keberhasilan Kopdes/Kel Merah Putih dalam mengentaskan kemiskinan di tanah air.

Ia juga menekankan pentingnya penyempurnaan sistem data desa yang lebih akurat dan presisi. (ANTARA)

...

Artikel Terkait

wave

Transformasi Transportasi Jakarta: Dari Koridor Pertama Transjakarta hingga Integrasi Jabodetabek

Perjalanan panjang pembenahan transportasi Jakarta, dari BRT pertama hingga integrasi regional, membuktikan pentingnya kesinambungan.

Gubernur DKI Larang “Pak Ogah” di TB Simatupang, Dorong Penggunaan Jalur Alternatif dan Transportasi Umum

Pramono Anung hapus juru parkir liar, atasi kemacetan TB Simatupang, dorong masyarakat gunakan jalur alternatif serta transportasi umum.

Kemenhub Gelar Pelatihan Pengemudi Angkutan Barang untuk Dukung Program Zero ODOL

Kemenhub mengadakan pelatihan pengemudi angkutan barang di Bekasi untuk meningkatkan keselamatan, kompetensi, dan dukung target nol ODOL.

Danantara Indonesia Siap Mulai Investasi Strategis Setelah RKAP 2025 Disetujui Komisi XI DPR

Danantara Indonesia akan memulai investasi di sektor strategis nasional setelah RKAP 2025 disetujui secara resmi oleh DPR.

Sahroni Klarifikasi, Remisi Bagi Setya Novanto Bukan Bentuk Pengampunan

Ahmad Sahroni menegaskan remisi Setya Novanto telah sesuai aturan hukum, berbeda dengan amnesti dan abolisi, serta bukan pengampunan.

Berita Terkini

wave

Dilema Regulasi CSR Parimo Disorot DPRD, Pengusaha Udang Siap Bayar Tapi Pemda Tak Punya Dasar Hukum

Pemda Parimo dilarang Kemenkeu pungut langsung CSR tambak udang Rp200/kg. Perda baru disiapkan agar penyaluran dana sosial tetap legal.

Menakar Dampak Ekonomi RTRW Parigi Moutong bagi Pembukaan Lapangan Kerja yang Jadi Atensi DPRD

Kejelasan aturan RTRW menjadi syarat mutlak menarik investasi, menjamin kepastian hukum usaha, dan membuka lapangan kerja di Parigi Moutong.

DPRD Soroti Ancaman Bencana Mengintai, Pentingnya Aturan RTRW Lindungi Zona Resapan Air

Penataan tata ruang wilayah yang buruk berisiko memicu bencana alam. Simak pentingnya RTRW berbasis lingkungan demi keselamatan warga.

Sempat Disorot DPRD, Pentingnya Peta RTRW bagi Pemilik Lahan dan Pelaku Usaha Masa Kini

Pahami fungsi penting RTRW bagi keabsahan hukum tanah warga, syarat perizinan usaha digital, dan keamanan investasi properti daerah.

Cara Kerja Kode QR Pertamina Pembendung Utama Penyelewengan Solar Subsidi yang Jadi Sorotan DPRD

Pahami cara kerja sistem e-rekomendasi dan kode QR Pertamina dalam mencegah data fiktif serta penyelewengan solar subsidi.


See All
; ;