Danantara Indonesia Siap Mulai Investasi Strategis Setelah RKAP 2025 Disetujui Komisi XI DPR

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani (depan kiri), bersama Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan Menteri BUMN Erick Thohir.
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani (depan kiri), bersama Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan Menteri BUMN Erick Thohir. Source: (Foto/ANTARA)

Nasional, gemasulawesi - Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pihaknya sudah siap memulai aktivitas investasi.

Investasi ini akan dilakukan di sejumlah sektor yang dianggap strategis dan menjadi prioritas bagi perkembangan nasional.

Rosan menekankan bahwa Danantara Indonesia berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui keterlibatan aktif di berbagai bidang usaha penting.

Persiapan tersebut dilakukan setelah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Danantara Indonesia untuk Tahun 2025 resmi disetujui.

Baca Juga:
Sahroni Klarifikasi, Remisi Bagi Setya Novanto Bukan Bentuk Pengampunan

Persetujuan ini diberikan oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Dengan adanya persetujuan tersebut, Danantara Indonesia dapat melanjutkan rencana investasi dan pengembangan usahanya sesuai target yang telah ditetapkan.

“Setelah melewati beberapa pertemuan sebelumnya, alhamdulillah Komisi XI telah memberikan persetujuan. Dengan demikian, ke depan kami dapat memulai kegiatan investasi,” ujar Rosan saat ditemui usai Rapat Tertutup dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR RI.

Dalam rapat tertutup dengan Komisi XI DPR, ia menjelaskan bahwa Danantara Indonesia memaparkan RKAP Tahun 2025 secara menyeluruh.

Baca Juga:
Mendagri Tegaskan Kenaikan PBB-NJOP Kewenangan Daerah, Ribuan Warga Pati Protes hingga Kebijakan Dicabut

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi XI DPR RI atas persetujuan RKAP tersebut.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan alasan rapat dilakukan secara tertutup, yaitu karena banyak proyek yang dipresentasikan bisa memengaruhi portofolio investasi.

“Misalnya, di pasar modal hal ini dapat memengaruhi atau membentuk harga, dan jika disampaikan ke publik bisa menjadi pelanggaran,” ujarnya.

Selain itu, dalam RKAP Tahun 2025 juga disertakan proyeksi pendapatan dan laba Danantara Indonesia.

Baca Juga:
Gregorius Ronald Tannur Dapat Pengurangan Hukuman di HUT Ke-80 RI

Karena sifatnya masih berupa proyeksi, informasi ini tidak dapat dibagikan ke publik.

“Danantara menangani banyak hal berbentuk investasi. Jika dibuka ke publik, bisa menjadi alat spekulasi yang berisiko mengganggu keputusan bisnis mereka. Kami ingin aktivitas ini tetap profesional dan tidak dipengaruhi faktor eksternal,” ujar Misbakhun.

Sebelumnya, pada Juli 2025, Danantara Indonesia bersama Komisi XI DPR telah menggelar rapat perdana secara tertutup untuk menjaga stabilitas.

“Karena RKAP investasi Danantara berpotensi memicu spekulasi pasar, rapat ini kami desain tertutup,” jelas Misbakhun.

Baca Juga:
Pemerintah Naikkan Anggaran Sekolah Rakyat 2026, Perluas Fasilitas dan Tambah Ratusan Titik Baru

Dia menambahkan, koordinasi Danantara Indonesia di DPR terbagi antara Komisi VI dan Komisi XI. (ANTARA)

...

Artikel Terkait

wave

Sahroni Klarifikasi, Remisi Bagi Setya Novanto Bukan Bentuk Pengampunan

Ahmad Sahroni menegaskan remisi Setya Novanto telah sesuai aturan hukum, berbeda dengan amnesti dan abolisi, serta bukan pengampunan.

Program Makan Bergizi Gratis Dorong UMKM dan Perkuat Rantai Pasok Nasional

Pemerintah gelontorkan Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis, perkuat gizi masyarakat, dorong UMKM, dan buka peluang ekonomi.

Pemerintah Wajibkan UMKM Daftar di SAPA UMKM untuk Tingkatkan Layanan dan Daya Saing

Pemerintah siapkan aturan wajib daftar UMKM ke SAPA UMKM guna perbaikan layanan, pemetaan data, serta peningkatan daya saing.

Kemenkeu Tegaskan Hoaks Video Sri Mulyani, Pemerintah Fokuskan Rp757,8 Triliun untuk Pendidikan Berkualitas

Kemenkeu bantah hoaks video Sri Mulyani, sementara pemerintah siapkan Rp757,8 triliun anggaran pendidikan demi mutu guru dan pemerataan.

Semua Guru Kemenag Wajib Tersertifikasi dan Bergaji Minimal Rp2 Juta pada 2027

Wamenag menargetkan seluruh guru Kemenag tersertifikasi dan menerima gaji di atas Rp2 juta, mempercepat proses sertifikasi hingga dua tahun.

Berita Terkini

wave

Cara Kerja Kode QR Pertamina Pembendung Utama Penyelewengan Solar Subsidi yang Jadi Sorotan DPRD

Pahami cara kerja sistem e-rekomendasi dan kode QR Pertamina dalam mencegah data fiktif serta penyelewengan solar subsidi.

Ratakan Mafia Solar, DPRD Parigi Moutong Dorong Pidanakan Pelangsir dan SPBU Nakal

Pahami aturan hukum BBM subsidi, sanksi pemblokiran barcode QR Pertamina, hingga jerat pidana penjara 6 tahun bagi penimbun solar.

Jadi Atensi DPRD, Alur Lengkap Pengajuan Surat Rekomendasi BBM Subsidi Resmi Pertamina

Panduan lengkap dan syarat terbaru mengurus e-rekomendasi berbasis kode QR Pertamina untuk solar subsidi petani serta nelayan.

Polisi Sisir Manifes SPBU Bolano Lambunu Usai Sinyal Permainan BBM Subsidi

Polres Parigi Moutong menggelar audit mendadak SPBU Bolano Lambunu untuk membongkar celah penimbunan BBM subsidi yang meresahkan warga.

Cara Kerja Pengalihan Gaji PPPK ke APBN, Solusi Krisis APBD atau Beban Baru Daerah?

Membedah skema pengalihan gaji PPPK dari APBD ke APBN lewat dana TKD serta dampaknya pada belanja modal daerah seperti Parigi Moutong.


See All
; ;