Danantara Indonesia Siap Mulai Investasi Strategis Setelah RKAP 2025 Disetujui Komisi XI DPR

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani (depan kiri), bersama Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan Menteri BUMN Erick Thohir.
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani (depan kiri), bersama Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan Menteri BUMN Erick Thohir. Source: (Foto/ANTARA)

Nasional, gemasulawesi - Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pihaknya sudah siap memulai aktivitas investasi.

Investasi ini akan dilakukan di sejumlah sektor yang dianggap strategis dan menjadi prioritas bagi perkembangan nasional.

Rosan menekankan bahwa Danantara Indonesia berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui keterlibatan aktif di berbagai bidang usaha penting.

Persiapan tersebut dilakukan setelah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Danantara Indonesia untuk Tahun 2025 resmi disetujui.

Baca Juga:
Sahroni Klarifikasi, Remisi Bagi Setya Novanto Bukan Bentuk Pengampunan

Persetujuan ini diberikan oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Dengan adanya persetujuan tersebut, Danantara Indonesia dapat melanjutkan rencana investasi dan pengembangan usahanya sesuai target yang telah ditetapkan.

“Setelah melewati beberapa pertemuan sebelumnya, alhamdulillah Komisi XI telah memberikan persetujuan. Dengan demikian, ke depan kami dapat memulai kegiatan investasi,” ujar Rosan saat ditemui usai Rapat Tertutup dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR RI.

Dalam rapat tertutup dengan Komisi XI DPR, ia menjelaskan bahwa Danantara Indonesia memaparkan RKAP Tahun 2025 secara menyeluruh.

Baca Juga:
Mendagri Tegaskan Kenaikan PBB-NJOP Kewenangan Daerah, Ribuan Warga Pati Protes hingga Kebijakan Dicabut

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi XI DPR RI atas persetujuan RKAP tersebut.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan alasan rapat dilakukan secara tertutup, yaitu karena banyak proyek yang dipresentasikan bisa memengaruhi portofolio investasi.

“Misalnya, di pasar modal hal ini dapat memengaruhi atau membentuk harga, dan jika disampaikan ke publik bisa menjadi pelanggaran,” ujarnya.

Selain itu, dalam RKAP Tahun 2025 juga disertakan proyeksi pendapatan dan laba Danantara Indonesia.

Baca Juga:
Gregorius Ronald Tannur Dapat Pengurangan Hukuman di HUT Ke-80 RI

Karena sifatnya masih berupa proyeksi, informasi ini tidak dapat dibagikan ke publik.

“Danantara menangani banyak hal berbentuk investasi. Jika dibuka ke publik, bisa menjadi alat spekulasi yang berisiko mengganggu keputusan bisnis mereka. Kami ingin aktivitas ini tetap profesional dan tidak dipengaruhi faktor eksternal,” ujar Misbakhun.

Sebelumnya, pada Juli 2025, Danantara Indonesia bersama Komisi XI DPR telah menggelar rapat perdana secara tertutup untuk menjaga stabilitas.

“Karena RKAP investasi Danantara berpotensi memicu spekulasi pasar, rapat ini kami desain tertutup,” jelas Misbakhun.

Baca Juga:
Pemerintah Naikkan Anggaran Sekolah Rakyat 2026, Perluas Fasilitas dan Tambah Ratusan Titik Baru

Dia menambahkan, koordinasi Danantara Indonesia di DPR terbagi antara Komisi VI dan Komisi XI. (ANTARA)

...

Artikel Terkait

wave

Sahroni Klarifikasi, Remisi Bagi Setya Novanto Bukan Bentuk Pengampunan

Ahmad Sahroni menegaskan remisi Setya Novanto telah sesuai aturan hukum, berbeda dengan amnesti dan abolisi, serta bukan pengampunan.

Program Makan Bergizi Gratis Dorong UMKM dan Perkuat Rantai Pasok Nasional

Pemerintah gelontorkan Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis, perkuat gizi masyarakat, dorong UMKM, dan buka peluang ekonomi.

Pemerintah Wajibkan UMKM Daftar di SAPA UMKM untuk Tingkatkan Layanan dan Daya Saing

Pemerintah siapkan aturan wajib daftar UMKM ke SAPA UMKM guna perbaikan layanan, pemetaan data, serta peningkatan daya saing.

Kemenkeu Tegaskan Hoaks Video Sri Mulyani, Pemerintah Fokuskan Rp757,8 Triliun untuk Pendidikan Berkualitas

Kemenkeu bantah hoaks video Sri Mulyani, sementara pemerintah siapkan Rp757,8 triliun anggaran pendidikan demi mutu guru dan pemerataan.

Semua Guru Kemenag Wajib Tersertifikasi dan Bergaji Minimal Rp2 Juta pada 2027

Wamenag menargetkan seluruh guru Kemenag tersertifikasi dan menerima gaji di atas Rp2 juta, mempercepat proses sertifikasi hingga dua tahun.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;