Pemda Diminta Siapkan Rencana Jangka Pendek Tangani Banjir Sintang

<p>Kepala BNPB Mayjen TNI Suharyanto (kanan depan) didampingi Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah saat menuju lokasi pengungsian warga terdampak yang berada di SD Negeri 15 Sintang, Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (20/11). (Dok. BNPB)</p>
Kepala BNPB Mayjen TNI Suharyanto (kanan depan) didampingi Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah saat menuju lokasi pengungsian warga terdampak yang berada di SD Negeri 15 Sintang, Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (20/11). (Dok. BNPB)

Nasional, gemasulawesi – Pemerintah daerah diminta mempersiapkan rencana jangka pendek dan menengah dalam penanganan banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto dalam kunjungannya meninjau kondisi banjir di Kabupaten Sintang.

Baca juga: Parigi Moutong Darurat Banjir

“Pemenuhan kebutuhan pokok warga yang terdampak banjir itu mesti menjadi prioritas,” tegas Suharyanto, Sabtu 20 November 2021.
Lanjut dia, perencanaan jangka pendek dalam penanganan darurat merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penaggulangan bencana.

Baca: KPU RI Akan Sederhanakan Desain Surat Suara Pemilu 2024
Penanganan darurat yang tertuang dalam Undang-Undang menyebutkan bisa merupakan kegiatan penyelematan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Baca juga: Satu Keluarga Ditemukan Tewas di Kebun Sawit Sintang

Dalam hal rencana jangka panjang kata dia, merumuskan kebijakan dan pemulihan lingkungan akibat bencana banjir Kabupaten Sintang.
Menurutnya, banjir di Kabupaten Sintang akibat terjadinya penurunan daya dukung lingkungan sehingga saat terjadi hujan intensitas tinggi berakibat peralihan fungsi lingkungan tidak bisa menyerap air.

Baca juga: Pemda Parimo Jelaskan RPJMD Kepada DPRD

“Kerjasama sangat penting sehingga bisa merumuskan pencegahan dini agar banjir seperti ini tidak lagi terjadi kedepannya,” pintanya.
Ia juga meminta, dukungan dari seluruh komunitas baik akademisi, dunia usaha, media massa hingga masyarakat.
Ditengah bencana alam, tentu tidak lupa pemerintah daerah untuk memperhatikan penerapan protokol kesehatan covid-19 di lokasi pengungsian. (**/fan)

Baca juga: Perda RPJMD Parimo 2019-2023, Masih Belum Ditetapkan

...

Tags

Artikel Terkait

wave

KPU RI Akan Sederhanakan Desain Surat Suara Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan sederhanakan desain surat suara untuk mempermudah pelaksanaan Pemilu 2024.

Menko Airlangga Dukung Pengembangan Ekonomi Digital di Indonesia Timur

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah mendukung upaya pengembangan teknologi ekonomi digital

Harga Bawang Merah Anjlok, Pemerintah Diminta Intervensi

Harga bawang merah anjlok petani dipastikan merugi, bawang merah yang biasanya seharga Rp15.000 per kg turun drastis menjadi Rp5.000 per kg.

Presiden Wajibkan Perusahaan Sawit dan Tambang Bikin Persemaian Bibit

perusahaan sawit dan tambang untuk ikut menyiapkan pusat persemaian bibit demi mengurangi kerusakan lahan dan memperbaiki lingkungan.

MUI Akan Bentuk Pasukan Siber Lawan Buzzer Penista Ulama Dan Islam

Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta dengan mengambil langkah untuk membentuk pasukan siber melawan buzzer pendiskredit ulama islam

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;