Nasional, gemasulawesi – Kontroversi terkait aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang semakin merajalela di Papua kembali memunculkan perdebatan terkait tindakan pemerintah untuk menumpas mereka, Mantan Gubernur Papua, Freddy Numberi, turut buka suara dan menegaskan bahwa operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah tetap berpegang pada prinsip hak asasi manusia (HAM).
Freddy Numberi, sebagai salah satu tokoh penting di Papua, memberikan pandangan kritis dan saran konstruktif bagi pemerintah dalam menangani aksi KKB di daerah tersebut.
Ia menyarankan agar warga sipil yang berada di daerah yang dikuasai oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dievakuasi untuk meminimalisir risiko terjadinya korban sipil.
Saran ini diutarakan oleh Freddy Numberi, yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Papua pada tahun 1998-2000, sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik di Papua yang semakin memanas.
Baca Juga : Topan Freddy Membawa Hujan Lebat ke Beberapa Bagian Afrika
Freddy Numberi, yang pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan Indonesia pada periode 2009-2011, memberikan saran kontroversial dalam menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
Selain menyarankan evakuasi warga sipil, Freddy juga menekankan perlunya TNI untuk melaksanakan operasi militer terhadap KKB yang telah menyatakan diri sebagai kombatan.
Baca Juga : Ini nih Prinsip Hubungan bagi ENTJ, MBTI Paling Ambisius
“Tentara Pembebasan Papua Barat sudah memperlihatkan diri sebagai kombatan, bukan hanya kriminal biasa,” tegas Freddy, menyoroti bahwa penyelesaian masalah di Papua memerlukan pendekatan yang lebih kompleks dan holistik.
Mantan Danlantamal V dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Freddy Numberi, kembali menyuarakan pandangannya terkait penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
Baca Juga : Satu Orang Tewas Akibat Topan Freddy yang Menghantam Mozambik
Freddy menegaskan bahwa pelaksanaan operasi militer oleh TNI tidak akan melanggar hak asasi manusia (HAM), mengingat hal tersebut sudah termasuk dalam perjanjian Konferensi Jenewa.
Dalam pandangan Freddy, TPNPB-OPM telah menguasai sebagian wilayah dan kerap melakukan aksi kekerasan, sehingga evakuasi dan pengungsian warga menjadi hal yang harus dilakukan sebelum melakukan operasi militer.
Baca Juga : 5 Zodiak Berprinsip Hidup Simpel, Ogah Campuri Urusan Orang
“Agar tidak terjadi pelanggaran HAM, pengungsian penduduk dan warga sipil harus dilakukan sebelum operasi militer,” jelas Freddy.
Menurutnya, pembersihan daerah hanya dapat dilakukan setelah daerah tersebut dinyatakan steril dari penduduk dan warga sipil.
Seperti di Nduga, masyarakatnya dievakuasi terlebih dahulu sebelum dilakukan operasi militer.
Freddy menyarankan agar penduduk di Nduga harus dievakuasi terlebih dahulu sebelum melakukan operasi militer. “Kita bisa membangun tenda-tenda dan memberi bantuan pangan untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi selama masa pengungsian,” katanya saat hadir dalam acara “Temu Warga Papua 2023” di wilayah Jakarta Pusat.
Meskipun memberikan saran yang kontroversial, Freddy menegaskan bahwa tindakan tersebut perlu dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir risiko korban sipil dalam operasi militer. (*/YN)
Editor: Muhammad Azmi Mursalim
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
