UMP Gorontalo Tahun 2023 Jadi RP 2.989.350

<p>Ket Foto: Mata Uang Rupiah Indonesia (Foto Ilustrasi/Pixabay)</p>
Ket Foto: Mata Uang Rupiah Indonesia (Foto Ilustrasi/Pixabay)

Berita Nasional, gemasulawesi – Rapat pleno penetapan upah minimum (UMP) di Provinsi Gorontalo tahun 2023 menjadi sebesar RP 2.989.350.

UMP yang disepakati meningkat 6,74% dibandingkan UMP pada tahun 2022.

Peserta pleno sepakat berdasarkan keputusan musyawarah mufakat untuk menaikkan UMP sebesar Rp188.759,09 dari nilai UMP tahun 2022 sebesar Rp2.800.580 menjadi Rp 2.989.339,09 kemudian dibulatkan menjadi Rp2.989.350.

Wakil Presiden Dewan Pengupahan Provinsi Gorontalo Suwitno Yutye Imran mengatakan, hasil rapat pleno ini kemudian akan direkomendasikan kepada Penjabat Gubernur Gorontalo untuk ditetapkan melalui SK minimal upah Gorontalo.

Baca: Enam Desa di Gorontalo Terkena Dampak Banjir

“Insya Allah Gubernur akan menetapkannya dengan surat keputusan gubernur dengan nomor tersebut. Itu diproses di sekretariat. Sebelumnya, Presiden mengeluarkan teguran akan dikawal mulai hari ini hingga Senin agar proses penyusunan SK bisa cepat keluar,” kata Suwitno.

Menurut Suwitno, kenaikan UMP Gorontalo didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Gorontalo dan tingkat inflasi daerah.

“Kami juga mengacu pada kemnaker nomor 18 tahun 2022. Kami berusaha untuk menetapkan ini. Sebelumnya ada perdebatan tentang nilai alpha. Tapi berdasarkan statistik, ada kejelasan. Yang ikut pembahasan di kementerian, Alhamdulillah Gorontalo berada di kisaran 0,15-0,25, berdasarkan itu kita tetapkan nilai alpha-nya,” kata Suwitno.

Baca: BPOM Gorontalo Ingatkan Bahaya Jamu Mengandung BKO

Selain itu, Suwitno menilai kenaikan UMP tidak akan diikuti dengan kenaikan harga komoditas.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk menurunkan kenaikan harga setelah UMP ditetapkan.

“Sehingga kenaikan upah ini akan terasa di masyarakat,” tambahnya.

Baca: Empat Polisi di Gorontalo Dipecat Terlibat Narkoba dan Penipuan

Rapat pleno penetapan PMU Gorontalo dihadiri oleh anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Gorontalo, serikat pekerja se-Provinsi Gorontalo, anggota perguruan tinggi/ahli dan unsur pemerintah Provinsi Gorontalo. (*/Ikh)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Kemensos Tambah Dapur Umum Bagi Penyintas Gempa Cianjur

Kementerian Sosial (Kemensos) menambah dapur umum yang memasok makanan siap saji bagi penyintas gempa Cianjur, Provinsi Jawa Barat

Update Korban Gempa Cianjur, Total 310 Orang Meninggal Dunia

Update data saat ini tim gabungan kembali temukan korban meninggal dunia yang terkena dampak gempa Cianjur, Provinsi Jawa Barat pada Senin

Pemda Yogyakarta Memberikan Penjelasan Mengenai Susunan Acara Pernikahan Kaesang

Pemda Yogyakarta angkat bicara usai menerima jadwal prosesi pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudomo acara

BNPB Catat 272 Orang Meninggal Akibat Gempa Cianjur

BNPB sejauh ini mencatat 272 orang meninggal akibat bencana gempa Cianjur. Data tersebut berdasarkan proses riset yang dilakukan tim evakuasi

Rumah Sakit di Bandung Rawat Ratusan Korban Gempa Cianjur

hingga Kamis 24 November 2022 merawat ratusan korban gempa pasien rujukan dari rumah sakit di Kabupaten Cianjur.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;