Lakukan Kunjungan Kerja ke Papua, Wapres Sebut Tujuannya untuk Melihat Secara Langsung Proses Percepatan Pembangunan Masyarakat

Ket. Foto: Wakil Presiden Menyatakan Tujuannya Melakukan Kunjungan Kerja ke Papua Adalah untuk Melihat Secara Langsung Proses Percepatan Pembangunan Masyarakat Source: (Foto/ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

Nasional, gemasulawesi – Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, menyatakan dia mengharapkan masyarakat yang ada di tanah Papua dapat menjaga situasi politik di wilayahnya tetap sejuk dan juga damai menjelang dan saat pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

Dalam sambutannya saat acara ‘Pencanangan Pembangunan dan Penandatanganan Prasasti Peletakan Batu Pertama Sentra Sarana dan Prasarana Pemerintahan Provinsi Papua Selatan’ Ma’ruf Amin mengatakan kunjungan kerja ke wilayah Papua adalah untuk melihat langsung proses percepatan pembangunan dan kesejahteraan.

“Apakah berjalan dengan baik atau tidak, khususnya di Provinsi Papua Selatan,” katanya.

Baca Juga:
Tabrak Truk! Bus Rombongan Ziarah Alami Kecelakaan di Jalan Tol Pandaan Malang, 1 Orang Meninggal dan 22 Penumpang Luka-Luka

Dalam keterangannya hari ini, 4 Juni 2024, Ma’ruf Amin mengatakan salah satu agenda penting tahun ini adalah Pemilu 2024 yang telah terlaksana.

“Untuk ke depannya, yang kurang dari 6 bulan lagi, Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada serentak,” tuturnya.

Dia mengungkapkan oleh karena itu, jika masyarakat Papua dapat menjaga situtasi politik tetap sejuk dan juga damai, maka Pilkada dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas.

Baca Juga:
Respons Kemacetan yang Kian Marak Terjadi, Presiden Jokowi Tegaskan Rencana Kota tentang Transportasi Massal Harus Disiapkan

“Serta diharapkan dapat memajukan Provinsi Papua Selatan,” ucapnya.

Dia menerangkan bahwa adalah merupakan amanah undang-undang untuk negara untuk wajib hadir secara terus-menerus melakukan pengawalan berbagai program pembangunan Papua agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat yang ada di wilayah Papua.

Dikutip dari Antara, dia menyatakan kebijakan pemekaran wilayah di Papua adalah agenda strategis pemerintah yang harus terus dikawal bersama.

Baca Juga:
Awas Ada Risiko Hukum! Polisi Minta Masyarakat Tidak Menyebarluaskan Video Ibu di Tangerang Selatan yang Diduga Lecehkan Sang Anak

“Baik lintas kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, serta antara pemangku kepentingan yang lainnya,” ujarnya.

Ma’ruf menyampaikan dalam mendorong percepatan pembangunan Papua dan kesejahteraan OAP, pemerintah RI telah membentuk Badan Pengarah Papua atau BPP.

“Dengan BPP, maka upaya sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan juga koordinasi program pembangunan Papua diharapkan dapat diperkuat dengan terdapatnya 1 perwakilan dari setiap daerah otonom baru di Papua,” paparnya.

Baca Juga:
Pentingkan Aspek Keselamatan, Kemenhub Ungkap Pemeriksaan Angkutan Pariwisata Secara Acak Terus Dilakukan di Sejumlah Lokasi

Dia menegaskan saat ini masyarakat sedang menyaksikan upaya aktif pemerintah daerah baru dalam menyediakan rumah besar untuk masyarakat Papua Selatan. (*/Mey)

Bagikan:

Artikel Terkait

Berita Terkini