Nasional, gemasulawesi – Presiden Jokowi menawarkan angkutan perkotaan ART atau Autonomous Rapid Transit sebagai alternatif terbaru penyediaan layanan transportasi massal.
Dalam pidatonya di Rapat Kerja Nasional atau Rakernas XVII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Apeksi 2024 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, hari ini, 4 Juni 2024, Presiden Jokowi menyampaikan rencana kota tentang transportasi massal harus disiapkan sebagai respons terhadap kemacetan lalu lintas.
Dikatakan Presiden Jokowi jika sekarang ini, kemacetan lalu lintas semakin sering terjadi di berbagai kota yang ada di Indonesia.
Menurut Jokowi, sekarang ada barang baru yang bernama ART.
“ART tidak memakai rel seperti halnya kereta yang lain, namun, ART memakai magnet,” katanya.
Jokowi juga menyatakan ART mendapat 3 gerbong, 2 gerbong dan 1 gerbong.
Dia mengungkapkan jika biaya yang dibutuhkan untuk membangun ART jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan transportasi massal, seperti MRT di Jakarta, LRT, Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
“Dan bahkan subway,” ujarnya.
Dikutip dari Antara, dia juga mengungkapkan jika biaya yang dibutuhkan pada tahap awal pembangunan MRT di Jakarta sekitar 1,1 triliun per kilometernya dan sekarang ini mencapai 2,3 triliun per kilometer.
Dia juga sempat menanyakan kepada para hadirin kota mana yang siap membangun MRT dengan APBD 1 kilometer 2,3 triliun rupiah.
Kepala Negara menyatakan itu meskipun biaya pembangunan LRT melalui kocek pemerintah pusat mencapai 600 miliar per kilometer dan gerbong kereta yang dibuat di dalam negeri melalui peran PT INKA.
Jokowi menekankan kereta cepat justru lebih murah jika dibandingkan dengan subway, dimana kereta cepat sekitar 780 miliar per kilometernya.
“Oleh karena itu, saya menawarkan ART sebagai alternatif penyediaan transportasi publik yang relatuf terjangkau oleh APBD kota di seluruh wilayah Indonesia,” ucapnya.
Dia menambahkan jika pembiayaan yang ditawarkan adalah subsidi dari pemerintah pusat untuk menambah kemampuan pemerintah kota dalam pengadaan ART di wilayahnya masing-masing.
Presiden Jokowi menekankan jika ada yang APBD-nya tidak mempunyai kemampuan, dia meminta untuk berhubungan dengan Menteri Perhubungan.
“Dapat dibagi-bagi sekitar 50:50, misalnya APBN 50 persen,” jelasnya. (*/Mey)
