Gemasulawesi– Kemnaker target pencairan BSU senilai Rp1 juta kepada pekerja berada di wilayah PPKM level 4, dilaksanakan pekan ini atau tanggal 2-8 Agustus 2021.
“Semoga minggu depan sudah mulai (disalurkan),” ungkap Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi di Jakarta, Minggu 1 Agustus 2021.
Untuk mendukung pencairan BSU itu, pihaknya tengah memfinalisasi persiapan pelaksanaannya.
Baca juga: Ini Syarat Pencairan Bantuan Subsidi Upah
Finalisasi pencairan BSU diantaranya, menyelesaikan administrasi keuangan terkait bantuan itu, karena merupakan anggaran tambahan.
“Anggaran BSU ini adalah tambahan maka saat ini kita mempercepat proses revisi DIPA Kemenaker 2021,” sebutnya.
Kemnaker juga tengah melakukan pengecekan kembali terkait data 1 juta calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan pada Jumat 30 Juli 2021, kemarin.
Terkait mekanisme penyaluran pencairan BSU, akan sama seperti bantuan serupa yang diberikan pada tahun lalu. Bantuan itu akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima.
“Langsung sekali (disalurkan) sebesar Rp 1 juta,” tuturnya.
Baca juga: Ini Empat Program Kemnaker Percepat Pemulihan Ekonomi
166 wilayah pekerja dapatkan SBU
Rencananya, ada sebanyak 166 wilayah pekerja akan mendapatkan pencairan BSU atau subsidi gaji sebesar Rp 1 juta dari pemerintah. Bantuan itu diberikan hanya kepada pekerja/buruh bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 dan level 4. Hal itu, telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021.
Dengan persyaratan, Warga Negara Indonesia (WNI), pekerja/buruh penerima upah. pekerja/buruh calon penerima BSU berada di Zona PPKM IV, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2021 jo Nomor 23 Tahun 2021.
Baca juga: Kemnaker Apresiasi Pemberian Vaksin kepada Pekerja
Kemudian, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, pekerja/buruh dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan, pekerja yang membayar iuran dengan besaran iuran dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 3,5 juta, sesuai upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, pekerja/buruh pada sektor yang terdampak PPKM antara lain industri barang konsumsi, perdagangan, dan jasa transportasi, aneka industri, properti dan real estate, bukan jasa pendidikan dan kesehatan. (***)
Baca juga: Kemnaker Susun Permenaker BSU Pekerja
