Gemasulawesi– Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani mempertanyakan komitmen penghapusan kekerasan diskriminasi dari pemangku kebijakan.
Itu menyusul meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode Januari-Juli 2021.
“Karena memang yang terasa untuk isu perempuan secara khusus hanya sebagai lip service semata,” ungkap Andy dalam diskusi 76 Tahun Kemerdekaan Indonesia dalam Perspektif HAM, Rabu 18 Agustus 2021.
Baca juga: Wabup: Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Akibat Faktor Ekonomi
Berdasarkan kajian Komnas Perempuan terhadap 285 kebijakan daerah mengenai layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan, hanya ada enam dari 89 kebijakan daerah memberikan layanan visum gratis.
Kemudian terkait fasilitas rumah aman bagi penyintas, pihaknya mencatat kurang dari 30 persen atau hanya 23 dari 80 kebijakan daerah memilikinya.
Sedangkan untuk layanan pemulihan bagi korban hanya ada 30 persen dari total 128 kebijakan daerah. Makanya, pihaknya mempertanyakan komitmen penghapusan kekerasan diskriminasi.
“90 persen kebijakan daerah sebetulnya tidak memiliki sebuah perspektif utuh mengenai layanan berkualitas dengan afirmasi bagi kelompok-kelompok rentan,” sebutnya.
Berbagai kondisi ini kata dia, juga tidak lepas dari berbagai kebijakan diskriminatif yang meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan.
Sejak 2009, pihaknya sudah mengajukan perbaikan hukum dan kebijakan diskriminatif, namun tidak kunjung menemukan titik terang.
Kebijakan dinilai diskriminatif itu, bahkan meningkat dari 154 kebijakan di 2007 menjadi 400-an kebijakan di 2021.
“Proses penanganannya itu yang sangat berlarut-larut. Sudah 12 tahun isu kebijakan diskriminatif sebetulnya menggerogoti demokrasi kita dan juga integritas hukum nasional,” kata dia.
Baca juga: 2020, Parigi Moutong Catat 66 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak
Komnas catat 2500 kasus kekerasan perempuan periode Januari-Juli 2021
Komnas Perempuan mencatat telah terjadi 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode Januari-Juli 2021. Angka itu melampaui catatan 2020 yang tercatat 2.400 kasus.
Hanya dalam enam bulan pada 2021, kasus sudah melebihi total kasus tahun sebelumnya. Padahal kata dia, total kasus pada 2020 itu sudah meningkat hingga 68 persen dibanding 2019.
Menurut dia, angka melonjak sejalan dengan kehadiran infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi penunjang memungkinkan layanan pelaporan dilakukan secara daring.
“Jadi kami sekarang sedang mengantisipasi lonjakan kasus ini akan mencapai dua kali lipat dari tahun 2020, jadi sekitar 5.000 kasus,” tutupnya. (***)
baca juga: Komnas Perempuan Dorong Lengkapi Rencana Aksi HAM
