Berita nasional, gemasulawesi– Sebanyak 103 perusahaan dianggap langgar penerapan PPKM darurat disegel sementara, saat operasi yustisi dilakukan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya dan Satpol PP .
“Ada sekitar 103 perusahaan non esensial dan kritikal ditindak dalam rangka operasi yustisi ini,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Rabu, 7 Juli 2021.
Dalam operasi yustisi ini, Satpol PP menjadi garda terdepan. Karenanya, pemberian sanksi terhadap ratusan perusahaan langgar PPKM itu dilakukan oleh pihak Satpol PP.
Satpol PP telah memberikan sanksi kepada perusahaan langgar PPKM itu berupa penutupan sementara.
“Pemerintah segel sementara,” ujarnya.
Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya dan Satpol PP akan terus melakukan patroli dan pemeriksaan terhadap perusahaan langgar PPKM di Jakarta.
Baca juga: Polisi Sudah Tangkap 49 Pelaku Pungli di Tanjung Priok
Hal itu dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi perusahaan langgar ketentuan PPKM Darurat sedang diterapkan saat ini. Jika masih ada yang melanggar, maka sanksi akan diberikan.
Baca juga: DPRD Poso Studi Banding ke Parimo
Kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini bukan untuk menyusahkan masyarakat. Melainkan untuk menyelamatkan masyarakat dari penularan Covid-19 yang terus meningkat saat ini.
“Ini yang perlu bersama-sama kesadarannya, kasihan tempat pemakaman sudah penuh. Apa kita mau begini terus?” ujarnya.
Baca juga: 24 Ribu Jiwa Sudah Disuntik Vaksin Covid 19 di Parigi Moutong
Sebelumnya, Satgas Gakkum Polda Metro Jaya telah menetapkan tiga tersangka dari dua perusahaan kedapatan menyalahi aturan PPKM Darurat.
Perusahaan pertama yakni PT DPI yang berlokasi di Jalan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari perusahaan ini, dua orang ditetapkan sebagai tersangka yakni ERK selaku Direktur Utama dan AHV selaku manajer HR.
Baca juga: IMIP Sulawesi Tengah Bantu 21 Isotank Oksigen ke Pemerintah
Kemudian perusahaan kedua adalah PT LMI yang beralamat di Gedung Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Polisi menetapkan satu tersangka yakni SD selaku CEO.
Dalam kasus ini, ketiga tersangka dikenakan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Jo Pasal 55 Jo Pasal 56 dengan ancaman satu tahun penjara. (***)
Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Minta Percepat Rehab Rekon di Donggala
