Lima Kali Raih WTP, Parigi Moutong Dapat Penghargaan Kemenkeu

<p>Foto: Lima Kali Raih WTP, Parigi Moutong Dapat Penghargaan Kemenkeu.</p>
Foto: Lima Kali Raih WTP, Parigi Moutong Dapat Penghargaan Kemenkeu.

Gemasulawesi– Pemda Parigi Moutong mendapatkan penghargaan dari Kemenkeu, karena telah lima kali meraih penghargaan opini WTP.

“WTP kelima penghargaan tahun 2020 di serahkan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, dan apa yang diraih ini tidak terlepas dari kerja keras dan dukungan para pihak yang sudah berkolaborasi dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan transparan,” kata Sekretaris Daerah Parigi Moutong Zulfinasran, di Parigi, Rabu 13 Oktober 2021.

Dia menjelaskan, mempertahankan predikat opini WTP itu lebih sulit dari pada memulai, sehingga di butuhkan kerja optimal serta harmonisasi dari seluruh OPD di Parigi Moutong dalam mewujudkan capaian kinerja yang maksimal.

Baca juga: BPKP Minta Pemda Koordinasi Terkait Pengelolaan Keuangan

Pada substansi predikat itu, merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menilai baik kinerja pengelolaan keuangan.

“Atas nama Pemerintahan Daerah kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak-pihak yang telah berkolaborasi dalam kerja sama yang baik, sehingga predikat WTP kembali berhasil didapatkan,” ujarnya.

Menurut dia, meski prestasi ini sudah diraih, tapi penting peningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah lebih, serta dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan dengan mengedepankan asas profesional, transparan dan akuntabel.

Baca Juga: UIN Datukarama Palu Diharapkan Dukung Pemberdayaan Masyarakat

Sebab, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan tujuan untuk memberikan opini terhadap kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan masing-masing daerah.

Kemudian, WTP merupakan opini tertinggi atas laporan keuangan daerah yang dinilai transparan serta akuntabel.

“Semoga predikat ini bisa menjadi pemicu untuk meraih predikat dan penghargaan lain di berbagai bidang, dalam proses pembangunan Parigi Moutong di masa-masa yang akan datang,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Parigi Moutong Sayutin Budianto mengatakan, dalam rangka mempertahankan predikat itu, pemerintah setempat perlu membenahi sejumlah indikator-indikator penilaian antara lain tata kelola keuangan daerah, ukuran capaian kinerja yang nyata serta meminimalisir penggunaan keuangan yang tidak bermanfaat.

Selain itu, pencapaian prestasi memuaskan diberikan BPK adalah suatu hal yang istimewa bagi kabupaten ini.

“Kalau indikator-indikator penilaian ini lebih dioptimalkan, saya yakni dikesempatan berikutnya Parigi Moutong bisa meraih kembali predikat ini,” pungkasnya. (***)

Baca juga: Raih Opini WTP Tujuh Kali, Sulteng Toreh Sejarah

...

Artikel Terkait

wave

Parigi Moutong Raih Penghargaan Pamsimas Terbaik di Sulawesi Tengah

Parigi Moutong menerima penghargaan terbaik kedua pada penyelenggaraan Program Pamsimas tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

Tingkatkan IPM, Pemda Parigi Moutong Akan Gelar Rembuk Pendidikan

Pemda Parigi Moutong akan menggelar rembuk pendidikan, sebagai salah satu upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM

Kemenag Sulawesi Tengah Gelar Diseminasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Diseminasi Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2021, Rabu 13 Oktober 2021.

DPRD Parigi Moutong Dukung Pengalihan Status Jalan Daerah

DPRD dukung langkah Pemda Parigi Moutong terkait pengalihan status jalan kabupaten ke jalan nasional, sambil melakukan kegiatan pemeliharaan.

Disdikbud Parimo Dampingi Perubahan RKS BOS

Disdikbud Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dampingi perubahan Rencana Kerja Sekolah atau RKS bersumber dari dana BOS tahun 2021.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;