Luhut Sebut Akan Audit LSM Dan NGO di Indonesia

<p>Ket Foto: Dok/Menko Marves</p>
Ket Foto: Dok/Menko Marves

Nasional, gemasulawesi- Sebut LSM-LSM dan Non-Government Organisation (NGO) menyebarkan data tidak benar, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan akan audit Seluruh LSM di Indonesia.

Baca juga: Bantuan Rehabilitasi Gedung Sekolah Terdampak Bencana, Belum Terealisasi

“LSM dan NGO-NGO ini kita mau audit, jadi jangan menyebarkan berita yang enggak benar, ya, saya udah bilang kita mau audit, enggak bener dong kamu memberikan berita yang enggak benar,” kata Luhut dalam wawancara pada salah satu acara TV Swasta Jumat, 12 November 2021.
Namun, Luhut tak menjelaskan audit seperti apa yang akan dilakukan terhadap LSM tersebut.

Baca juga: Oknum LSM Diduga Peras Kepala Desa Majene

Luhut melontarkan pernyataan itu saat dimintai tanggapan atas bantahan dari kalangan aktivis lingkungan mengenai data deforestasi yang pemerintah klaim menurun.
Luhut lantas mempertanyakan sumber data-data yang dimiliki LSM itu. Menurutnya, data yang dirilis tidak hanya dihimpun pemerintah, melainkan sejumlah lembaga internasional. Di sisi-lain, menurutnya, saat ini terdapat teknologi satelit yang tidak bisa dibohongi.

Baca juga: Mahkamah Agung: Media dan LSM Pilar Kekuasaan ke-4
“Gini ya, NGO-NGO ini dari mana data dia? Yang membuat bukan hanya kita ada data internasional. Dan sekarang satelit itu kan nggak bisa dibohongin, enggak bisa,” geram Luhut.
Luhut mengklaim apa yang ia sebut itu sesuai pula yang diutarakan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry secara pribadi pada dirinya.
Kerry yang kini merupakan utusan khusus AS untuk perubahan iklim, kata Luhut, berbicara kepada dirinya, selama empat tahun terakhir tingkat deforestasi di Indonesia menurun dengan sangat baik.

Baca juga: Soal TKA Masuk Indonesia, Pemerintah Beralasan Ikuti Aturan Internasional

“John Kerry aja ngakui sendiri ke saya kok, Amerika itu ngakuin selama empat tahun terakhir itu deforestasi itu menurun sangat baik,” ungkap Luhut.
Pensiunan jenderal TNI itu pun mengaku bakal berani adu data dengan sejumlah LSM yang meragukan pemerintah soal kondisi lahan di Indonesia.
“Sangat berani, sangat berani (adu data dengan LSM),” tegas Luhut. (**)

Sumber: cnnindonesia.com

Baca juga: Polres Majene Tahan Oknum LSM LP Tipikor

...

Tags

Artikel Terkait

wave

KPPU Cium Ada Pemain Besar Terlibat Bisnis PCR

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencium adanya pemain besar yang terlibat dalam bisnis tes PCR. dugaan persaingan bisnis tidak sehat.

Sempurnakan RUU HKPD, Perlu Masukan dari Pemerintah Daerah

Dalam rangka melakukan sempurnakan penyusunan RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)

Puan Maharani Dikritik Susi Pudjiastuti Tanam Padi Saat Hujan

Puan Maharani menanam padi di area persawahan Sendangmulyo, Sleman, Yogyakarta saat hujan mendapat kritikan dari Susi Pudjiastuti.

Pihak Ducati Corse Bantah Disebut Marah Karena Kargo Motor Dibuka

Kabar viral Ducati corse marah karena kargo motor mereka dibuka secara illegal dibantah oleh pihak Ducati.

Terkait RUU PDP, DPR RI dan Pemerintah Capai Titik Temu

Terkait Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akhirnya DPR RI dan pemerintah menemui titik temu.

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;