MUI Tetapkan Vaksin Zifivax Asal China Halal

<p>Foto: Illustrasi. MUI Tetapkan Vaksin Zifivax Asal China Halal.</p>
Foto: Illustrasi. MUI Tetapkan Vaksin Zifivax Asal China Halal.

Gemasulawesi- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan vaksin Zifivax aman dan halal yang ditetapkan melalui Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin covid19 dari Anhui China.

Hal ini diungkap Ketua MUI Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh, Sabtu, 9 Oktober 2021 di Jakarta.

Menurutnya, sebelum ditetapkan sebagai vaksin yang halal dan aman, Zifivax sudah melalui beberapa tahap pemeriksaan.

Baca juga: Fatwa Utuh Vaksin Covid 19 Tunggu Izin Edar BPOM

“Secara internal dilakukan rapat oleh tim auditor dan juga expert meeting. Setelah itu, dirumuskan pada aspek teknis hasil dari pemeriksaan tim auditor LPOM MUI disampaikan ke pimpinan MUI melalui Komisi Fatwa di bawah koordinasi kami,” kata Asrorun.

Baca Juga; Pemprov Sulteng Anggarkan Program Pengurangan Angka Kemiskinan

“Dalam proses pendalaman, ditetapkan Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2021 tentang produk vaksin covid19 dari Anhui China,” tambahnya.

Asrorun menegaskan kehalalan vaksin Zifivax telah dilakukan pemeriksaan baik melalui dokumen maupun kunjungan lapangan.

Baca juga: Covid 19 Menggila, MUI Minta Ibadah Umat Islam di Rumah Saja

Menurut Asrorun, Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin covid19 dari Anhui China ditetapkan pada tanggal 28 September 2021 bertepatan dengan 21 Safar 1443 Hijriah.

“Fatwa ini adalah jawaban hukum Islam, pendekatannya adalah pendekatan hukum Islam di dalam menetapkan fatwanya,” jelas Asrorun.

Baca juga: Disperindag: Penting, Sertifikasi Halal Produk UMKM di Parimo

Ada beberapa diktum dari hasil penelitian dan kajian secara syar’i, yaitu Zifivax hukumnya suci dan halal, karena proses produksinya tidak ditemukan penggunaan material haram atau najis.

Vaksin covid19 produk Anhui ini juga diklaim keamanannya menurut ahli atau lembaga yang berkompeten.

Baca juga: Indonesia Belum Mampu Optimalkan Potensi Industri Produk Halal

Kedua, katanya, vaksin produk Anhui sebagaimana angka satu, boleh digunakan dengan syarat terjamin keamanannya menurut ahli atau lembaga yang kompeten.

MUI berharap pemerintah terus berupaya memprioritaskan vaksin halal semaksimal mungkin. Hal ini untuk kepentingan bersama; menjaga, melindungi, dan merawat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan cakupan vaksin yang halal. (****)

Baca juga: Jajaran Polres Parimo Siap Ikuti Vaksinasi Covid 19

Baca juga: Parigi Moutong Kembangkan Tiga Kawasan Strategi Pariwisata Nasional

...

Artikel Terkait

wave

KKP Minta Pengusaha Kapal Perikanan Lindungi ABK melalui BPJAMSOSTEK

KKP minta pengusaha perikanan tangkap lindungi ABK melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK.

Gubernur Kalimantan Utara Terima Penghargaan Tokoh Penjaga Perbatasan

Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menerima piagam penghargaan sebagai tokoh penjaga perbatasan pada Musyawarah Nasional

Parigi Moutong Kembangkan Tiga Kawasan Strategi Pariwisata Nasional

Disporapar Parigi Moutong, Sulawesi Tengah saat ini telah mengembangkan tiga kawasan strategi pariwisata nasional di tiga kecamatan.

KKP Serahkan Bantuan Rp200 Juta ke Kelompok Penggerak Konservasi di Sulawesi Tengah dan Selatan

KKP menyerahkan bantuan bernilai Rp200 juta membantu kelompok masyarakat penggerak di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan konservasi perairan

PLN Operasikan Gardu Induk Terbesar di Timur Indonesia

PLN menyelesaikan penambahan kapasitas dan pemberian tegangan perdana pada Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi atau GITET Wotu sebesar 250 MVA

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;