Munas KAHMI Gunakan Sistem Pemungutan Suara Berbasis Elektronik

<p>Ket. Foto: Ahmad Doli Kurnia. (Foto/Irfan/gemasulawesi)</p>
Ket. Foto: Ahmad Doli Kurnia. (Foto/Irfan/gemasulawesi)

Nasional, Gemasulawesi – Pemilihan presidium Majelis Nasional masa bakti 2022-2027 pada Musyawarah Nasional ke-11 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Kota Palu, Sulawesi Tengah menggunakan sistem pemungutan suara berbasis elektronik atau e-voting sebagai bentuk transformasi teknologi.

“Penggunaan sistem ini, kali pertama dalam sejarah Munas KAHMI,” kata Koordinator Presidium KAHMI Periode 2022-2027 Ahmad Doli Kurnia usia menyalurkan bantuan dalam kegiatan KAHMI peduli di Kabupaten Sigi, Sulteng, Ahad.

Ia menjelaskan, penggunaan metode ini untuk menghindari kekeliruan-kekeliruan teknis yang dapat merugikan konstan, oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi dinilai tepat diterapkan dalam pemilihan unsur majelis Nasional.

Baca: KAHMI Yakin Pemerintah Mampu Atasi Ancaman Krisis Ekonomi

Dari kegiatan Munas ini, katanya, menghasilkan beberapa catatan-catatan penting, khususnya hasil rapat komisi-komisi melahirkan gagasan baru guna meningkatkan kapabilitas organisasi yang dikelola secara modern dan mandiri.

Dari kongres juga, melahirkan rekomendasi hal-hal penting berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menyangkut keumatan.

“Secara konsepsi visi dan misi KAHMI setidaknya lima tahun ke depan sudah terumuskan dengan baik, selanjutnya ditindaklanjuti dengan program-program konkret, aksi nyata yang di pimpin sembilan Presidium terpilih di Munas ke-11,” ujar Doli.

Baca: UMP Gorontalo Tahun 2023 Jadi RP 2.989.350

Menurutnya, organisasi ini selalu mengembangkan misi keislaman dan keindonesiaan dalam berbagai konteks untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai kebhinekaan.

Oleh karena itu, guna mewujudkan tujuan besar organisasi, maka perlu kolaborasi dengan berbagai elemen, tidak terkecuali pemerintah.
“Kami juga membangun koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas) lainnya sebagai bentuk kepedulian terhadap negara ikut terlibat memajukan kesejahteraan umum,” Ucap Doli.

Dari hasil kongres menghasilkan sembilan presidium terpilih dengan suara terbanyak masing-masing Ahmad Doli Kurnia 417 suara, Ahmad Yohan 343 suara, Herman Khaeron 318 suara, Saan Mustopa 316 suara, M. Rifqinizamy Karsayuda 311 suara, Abdullah Puteh 295 suara, Romo H.R. Muhammad Syafii 290 suara, Zulfikar Arse Sadikin 284 suara, dan Sutomo 278 suara.

Baca: KAHMI Bagi 1.150 Paket Sembako Kepada Penyintas Di Huntap Sigi

Sembilan presidium itu terpilih dari 38 nama calon presidium yang ditetapkan pimpinan sidang dan disepakati peserta Munas KAHMI. (*/IRF)

Editor: Gracesilia Shea Arsiane

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

KAHMI Yakin Pemerintah Mampu Atasi Ancaman Krisis Ekonomi

Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yakin pemerintah mampu mengatasi ancaman krisis ekonomi yang diprediksi terjadi di tahun 2023

UMP Gorontalo Tahun 2023 Jadi RP 2.989.350

Rapat pleno penetapan upah minimum (UMP) di Provinsi Gorontalo tahun 2023 menjadi sebesar RP 2.989.350. UMP yang disepakati

Kemensos Tambah Dapur Umum Bagi Penyintas Gempa Cianjur

Kementerian Sosial (Kemensos) menambah dapur umum yang memasok makanan siap saji bagi penyintas gempa Cianjur, Provinsi Jawa Barat

Update Korban Gempa Cianjur, Total 310 Orang Meninggal Dunia

Update data saat ini tim gabungan kembali temukan korban meninggal dunia yang terkena dampak gempa Cianjur, Provinsi Jawa Barat pada Senin

Pemda Yogyakarta Memberikan Penjelasan Mengenai Susunan Acara Pernikahan Kaesang

Pemda Yogyakarta angkat bicara usai menerima jadwal prosesi pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudomo acara

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;