PDIP Cabut Dukungan Kepada Bupati Alor, Amon Djobo

<p>Foto: Bupati Alor, Amon Djobo.</p>
Foto: Bupati Alor, Amon Djobo.

Berita nasional, gemasulawesi– PDIP mencabut dukungan terhadap Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo.

“Ini akibat sikap Amon Djobo,” ungkap anggota DPR RI asal Dapil NTT 1 Flores Lembata, Jumat 4 Juni 2021.

Bupati Alor beberapa waktu lalu menyudutkan dua pegawai Kementerian Sosial (Kemensos) dan menyindir Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Surat pencabutan dukungan dilakukan karena DPP PDI Perjuangan pada November 2017, sempat mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada Amon Djobo untuk maju pada Pilkada Alor 2018.

Baca juga: Bupati Alor Marah Bantuan PKH Disalurkan Melalui DPRD

Seperti diketahui Amon berkomentar pedas terkait bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos. Perkataan Amon viral di media sosial.

Sementara itu, Bupati Alor Amon Djobo mengatakan, sikap PDIP itu sah-sah saja.

“Namun saya sangat menyesalkan hal itu,” ungkap Bupati Alor, Amon Djobo, Kamis 3 Juni 2021.

Baca juga: Kerjasama Pendidikan dengan Politeknik Transportasi Darat Berakhir

Dia menyebut kebersamaan dirinya dengan PDIP yang sudah lama dan terjalin baik. Namun karena masalah ini kebersamaannya harus terhenti.

Dia mengaku, tak menyangka PDIP akan terpengaruh rekaman video yang menurutnya, diunggah tidak secara utuh.

Baca juga: Polisi Bekuk Pelaku Pembacokan di Jembatan Lalove Kota Palu

Viral video dirinya memarahi pegawai Kemensos dan menyinggung Risma hanya mengambil, potongan video.

“Dalam video viral itu, dirinya sama sekali tak pernah menyebutkan PDIP,” sebutnya.

Baca juga: Parigi Moutong Jadwalkan Ujian Semester Tatap Muka

Menurut Amon, sebenarnya kasus memarahi staf Kemensos, dan menyebut Menteri Sosial itu terjadi pada April lalu.

Bahkan dirinya sudah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Mensos saat ke Alor beberapa waktu lalu.

Baca juga: Mendikbud-Ristek: 2022 Pagu Anggaran Turun, Program Tetap Jalan

“Saya belum mendapatkan surat pemberitahuan resmi dari DPP PDIP tentang pencabutan rekomendasi atau dukungan,” tuturnya.

Meski dukungan dicabut, lanjut Amon, ada 14 kursi DPRD Alor yang masih mendukung posisinya, sementara PDIP Alor hanya memiliki 4 kursi di DPRD. (***)

Baca juga: Faktor Musiman Jadi Penyumbang Kenaikan Inflasi Mei 2021

Baca juga: Ratusan Tenaga Guru di Parigi Moutong Ikut Bimtek PJJ

...

Artikel Terkait

wave

Mendikbud-Ristek: 2022 Pagu Anggaran Turun, Program Tetap Jalan

Meskipun mengalami penurunan pagu anggaran pada tahun 2022, Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim menyebut program akan terus berjalan efisien.

Berikut Besaran Gaji Ribuan Pegawai KPK Baru Dilantik

Gaji ribuan pegawai KPK baru dilantik menyesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang telah diatur sebelumnya, usai perubahan status.

Faktor Musiman Jadi Penyumbang Kenaikan Inflasi Mei 2021

BPS mencatat Mei 2021 terjadi inflasi bulanan senilai 0,32 persen. Penyebabnya faktor musiman yakni bulan Ramadan dan Idul Fitri.

KPK Tolak Cabut SK Penonaktifan 75 Pegawai, Ini Alasannya

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tolak cabut SK nomor 652 tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), meskipun mendapatkan desakkan dari sejumlah pihak.

Bupati Alor Marah Bantuan PKH Disalurkan Melalui DPRD

Bupati Alor marah bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) disalurkan melalui DPRD, ramai diperbincangkan, usai beredar di media sosial.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;