DPRD Kota Palu Usulkan Pengesahan Walikota Terpilih ke Kemendagri

<p>Foto: Kegiatan DPRD Kota Palu Usulkan Walikota Terpilih ke Kemendagri untuk Disahkan. Minggu 21 Februari 2021.</p>
Foto: Kegiatan DPRD Kota Palu Usulkan Walikota Terpilih ke Kemendagri untuk Disahkan. Minggu 21 Februari 2021.

Berita kota palu, gemasulawesi– DPRD Kota Palu, Sulawesi Tengah, usulkan pengesahan Walikota terpilih ke Kemendagri untuk disahkan.

Selain usulkan pengesahan walikota, DPRD juga mengesahkan pengangkatan Wali Kota Palu H Hadianto Rasyid SE dan Wakil Walikota dr Reny Lamadjido Sp PK M.Kes.

Acara pengusulan pengesahan walikota menindaklanjuti surat Gubernur Sulawesi Tengah no 131/41/RO.OTDA, 28 Januari 2021. Setelah tahapan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), 17 Februari 2021 ditindaklanjuti pleno KPU.

Acara pengusulan pengesahan walikota dilaksanakan di  ruang sidang utama DPRD Kota Palu Minggu 21 Februari 2021 pukul 10.00 wita.

Baca juga: Rehab Rumah Rusak, BPBD Parimo Akomodir Tambahan 3000 Unit

Ketua DPRD Palu Ikhsan Kalbi memimpin acara pengesahan  didampingi, Wakil Ketua I Erman Lakuana, Wakil Ketua II Rizal Dg Sewang dan seluruh anggota DPRD.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Palu, Sulawesi Tengah, akhirnya menetapkan, H Hadianto dan Renny Lamadjido sebagai Walikota-Wakil Walikota hasil Pilkada 2020.

Ketua KPU Palu Agussalim Wahid menetapkan pasangan H Hadianto Rasyid bersama Renny Lamadjido sebagai Walikota dan Wakil Walikota.

Baca juga: Ganti Hidayat, Sigit Pasha Pimpin Kota Palu

Penetapan dilakukan melalui rapat pleno KPU Palu, Sulawesi Tengah, di ruang pertemuan Hotel Santika Palu, Sabtu 20 Februari 2021.

Hadir dalam penetapan, Plh Walikota H Asri SH bersama pihak DPRD Palu, Bawaslu, partai pengusung pihak TNI dan Polri serta stakeholder terkait lainnya.

Usai ditetapkan, Hadianto Rasyid bersama Wakilnya Reny Lamadjido mengatakan, Pilkada telah berjalan demokratis aman dan damai.

Baca juga: Walikota: Sektor Jasa Jadi Tumpuan Ekonomi Kota Palu

Dia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan media sosial dengan baik.

“Janganlah saling menjatuhkan tetapi manfaatkanlah Medsos itu dengan bijaksana untuk kebaikan kita bersama dalam membangun Kota Palu yang kita cintai bersama,” tuturnya.

Hadir pula dalam kegiatan pengusulan pengesahan walikota, Plh Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah, H Asri SH bersama sejumlah kepala OPD dan pejabat lainnya beserta stakeholder terkait lainnya.

Baca juga: KPU Kota Palu Tetapkan Empat Paslon Walikota Pilkada 2020

Baca juga: Raih 39,3 Persen Suara, Pasangan Hadiato – dr Reny Deklarasikan

Laporan: Rafiq

...

Artikel Terkait

wave

Cegah Stunting Wajib Masuk Program Pembangunan Desa Lokus

Desa Lokus di Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, wajib masukkan program pencegahan stunting dalam perencanaan pembangunan.

10 KK Korban Kebakaran di Parigi Moutong Butuh Bantuan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menyebut 10 KK korban kebakaran di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, butuh bantuan.

Tujuh Rumah Terbakar di Tolai Akibat Korsleting Listrik

Sebanyak tujuh rumah terbakar di Tolai, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, akibat korsleting listrik.

Polres Amankan Rapat Pleno KPU Penetapan Paslon Bupati Banggai

Polres amankan rapat pleno terbuka KPU penetapan Paslon Bupati Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Personel yang dikerahkan sebanyak 146.

Kejari Palu Tetapkan Tiga Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Jembatan Lalove

Kejari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah tetapkan tiga tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana kasus korupsi jembatan Lalove.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;