Proyek Jalan di Parigi Moutong Sering Jadi Temuan, Ini Kata Inspektorat

waktu baca 2 menit
Ket Foto: Anggota Pansus DPRD Parigi Moutong, mendengarkan Penjelasan Inspektorat Terkait Temuan Berulang. (Foto/Istimewa)

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi.com- Inspektorat Kabupaten telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memperketat pengawasan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca: SMPN 1 Parigi, Terima Penghargaan Sekolah Aktif Literasi Nasional

Inspektur Pembantu (Irban) Investigasi pada , Sahid Nurdin kepada Pansus LHP-BPK DPRD belum lama ini, mengatakan, sudah mempelajari persoalan temuan tersebut.

“Tahun ini kita sudah memiliki SOP terkait pengawasan dan pembinaan, semoga celah-celah yang ada bisa kita perbaiki kedepannya,” tuturnya.

Pihaknya kata dia, sudah mempelajari dan mencermati persoalan infrastruktur jalan yang menjadi langganan temuan BPK tersebut.

Baca: DPRD Akan Bentuk Pansus Bahas LHP BPK 2020

Diakuinya ada kelemahan dalam hal pembinaan dan pengawasan dalam rangkaian kerja-kerja Inspektorat Kabupaten . Itu terjadi akibat kurangnya tenaga auditor dan minimnya anggaran dampak dari refocusing anggaran tahun 2021 akibat pandemik covid-19.

“Kita kekurangan tenaga auditor dan anggaran di tahun 2020-2021. Tentu kondisi ini membuat kita tidak bsia bekerja maksimal. Mengingat, kita juga mengawasi ratusan Desa dan sekolah. Diwaktu yang lain kita juga harus mengawasi dan melakukan pembinaan ke OPD,” tuturnya.

Terkait temuan dari LHP BPK Ia mengaku tidak bisa berbicara banyak, karena baru terlantik di Inspketorat pada Bulan Juli tahun 2021.

Baca: Proyek Infrastruktur Jalan Parigi Moutong Langganan Temuan BPK

Ia menjelaskan, tugas pokok inspektorat ada dua, pertama melakukan pengawasan pada urusan pemerintahan daerah. Kedua, melakukan pembinaan terhadap atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

“Kekurangan auditor menjadi kelemahan itu harus diakui, apalagi dukungan anggaran saat itu tidak memadai sehingga membuat kita tidak bisa berbuat banyak,” ungkapnya.

Akibatnya kata dia, OPD-OPD merasa tidak terawasi dalam proses pelaksanaan kegiatannya.

Baca: Wabup Parimo Kembali Monitoring Proyek Pembangunan Sapras Sekolah

Ia mengatakan, SOP yang disusun oleh Inspektorat tahun 2022 mengatur mulai dari pengawasan hingga pembinaan pada seluruh OPD.

“Harapannya tahun ini kita bisa meminimalisir temuan berulang pada Organisasi Perangkat Daerah di ,” tegasnya.

Beruntung kata dia, walaupun anggaran belum maksimal tapi di tahun 2021 terjadi penambahan auditor. (wd/fan)

Baca: BPK RI Perwakilan Sulteng Periksa Alokasi Anggaran Vaksinasi dan Vokasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.