Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, telah menyiapkan ribuan Pengawas Tempat Pemungutan Suara atau PTPS untuk awasi pelanggaran Pilkada.
“Mereka bertugas untuk memaksimalkan pemantauan dan menjelaskan tugas dan tanggung jawab, serta membantu penyelenggara teknis untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran,” ungkap Koordinator Divisi Pencegahan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Parimo, Hj Fatmawati via sambungan telepon, Minggu 29 November 2020.
Apalagi kata dia, sejumlah TPS terpencil dan tersulit di Parigi Moutong dinilai cukup rawan terjadinya pelanggaran Pilkada pada hari ‘H’ pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 9 Desember mendatang.
Sebanyak 1254 PTPS siap melakukan pengawasan pemungutan suara nanti diantaranya 69 pengawas kecamatan, 283 pengawas desa atau kelurahan dan 902 pengawas TPS.
Baca juga: Bawaslu Parimo Perpanjang Masa Perekrutan PTPS
Baca juga: DKPP: Banyak Pelanggaran Kode Etik Pemilu di Sulteng
Ia melanjutkan, menjelang pemungutan suara 9 Desember 2020, masih ada sejumlah tahapan yang dinilai cukup rawan.
“Misalnya, tahapan kampanye maupun masa minggu tenang,” ungkapnya mencontohkan.
Jadi, tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan-tindakan yang dengan sengaja mengajak masyarakat memilih pasangan calon tertentu, termasuk politik uang.
Antisipasinya, Bawaslu bersepakat akan melaksanakan satu kegiatan patroli secara serentak di seluruh kecamatan.
Baca juga: Pilkada Serentak Sulteng 2020, Ribuan TPS Masuk Kategori Rawan
“Hal itu dilaksanakan menjelang masuk masa tenang hingga hari pemungutan suara,” terangnya.
Sebagai upaya memaksimalkan pengawasan penyelenggaraan Pilkada, seluruh komponen yang telah dibentuk Bawaslu dilibatkan.
Mulai dari pengawas tingkat kecamatan (Panwascam), pengawas desa atau kelurahan hingga pengawas TPS.
“Kami utamakan pengawasan di wilayah terpencil di Parigi Moutong,” tegasnya.
Baca juga: PTPS Parimo Awasi Pemungutan Suara Pemilu di TPS
Baca juga: DKPP Ajak Pantau Pelaksanaan Pemilu
Alasannya, potensi kerawanan pelanggaran cukup besar. Meskipun, jumlah pemilih di TPS itu terbilang sedikit.
Sebelum melaksanakan tugas kata dia, petugas pengawas wajib menjalani tes cepat covid 19 sebagai mana telah diatur dalam Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu. Tentang penyelenggaraan pilkada lanjutan pada situasi bencana non-alam pandemi virus corona.
“Kami meminta KPU agar mendahulukan distribusi logistik ke wilayah terpencil dan tersulit. Karena pertimbangan akses jarak dan risiko lainnya,” tutupnya.
Baca juga: Zona Rawan Corona Kota Palu Jadi Target Penyemprotan Disinfektan
Baca juga: Bawaslu: Bupati Parigi Moutong Tidak Penuhi Unsur Pelanggaran Pemilu
Laporan: Muhammad Rafii
