Rp4 Triliun Realisasi Dana Tambahan Transfer Daerah

<p>Foto: Illustrasi dana tambahan transfer daerah.</p>
Foto: Illustrasi dana tambahan transfer daerah.

Berita nasional, gemasulawesi– Realisasi penggunaan dana tambahan transfer daerah untuk penanganan Pandemi Covid-19, baru mencapai Rp4,2 Triliun.

“Dana Pemda diberikan untuk pengadaan obat, suplemen, makanan tambahan itu dari Rp10,7 triliun, baru terealisasi Rp1,7 Triliun. Kami berharap semester II nanti ada kenaikan dana covid-19 bisa digunakan,” ujar Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan saat rapat bersama Badan Anggaran DPR secara virtual, Senin 12 Juli 2021.

Ia menjelaskan, jumlah dana tambahan transfer daerah itu baru mencapai 11,9 persen dari pagu disiapkan senilai Rp35,1 Triliun. Pagu dana tambahan itu berasal dari pengalihan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Baca juga: BPK Simpulkan Kinerja Pencegahan KPK Belum Efektif

Secara rinci, Menkeu menjabarkan realisasi penggunaan dana tambahan transfer daerah berasal dari pos penanganan Covid-19. Secara umum senili Rp1,7 Triliun atau 15,5 persen dari pagu Rp10,7 Triliun.

“Realisasi lain berasal dari pos dukungan operasional vaksinasi petugas kesehatan maupun pengamanan lokasi sebesar Rp400 Miliar atau 5,8 persen dari pagu Rp6,5 Triliun,” tuturnya.

Alokasi dana ini juga akan digunakan untuk percepatan vaksinasi melibatkan Anggota TNI dan Polri.

Kemudian, dana tambahan transfer daerah juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan PPKM Darurat di tingkat kelurahan. Namun, realisasinya baru Rp100 Miliar atau 8 persen dari pagu Rp1,1 Triliun.

“Padahal, ini jadi kunci keberhasilan PPKM Darurat di tingkat kelurahan,” imbuhnya.

Baca juga: Gubernur Minta Tambahan DBH Sulawesi Tengah

Pengalihan dana transfer daerah untuk Nakes

Selanjutnya, dana pengalihan transfer ke daerah diberikan ke pos insentif bagi tenaga kesehatan (Nakes) di daerah.

Pemberian insentif dilakukan layanan dinas kesehatan di daerah. Sampai hari ini, realisasinya baru Rp900 miliar atau 11,1 persen dari pagu Rp8,1 Triliun.

“Pembayaran insentif nakes daerah ini masih mengalami kendala. Kami terus bersama Kemenkes membantu akselerasinya,” tuturnya.

Baca juga: Lagi, Realisasi Dana BOS Parimo Lambat Lapor

Terakhir, dana transfer ke daerah dialihkan untuk pos belanja kesehatan lainnya dengan realisasi mencapai Rp1,2 Triliun. Jumlahnya setara 13,4 persen dari pagu Rp8,7 Triliun.

Sebelumnya, di tahun 2020 kemarin Kementeri Keuangan juga memberikan dana tambahan transfer daerah sekitar Rp 17,17 Triliun untuk penanggulangan covid-19.

Kebijakan itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.7/2020. (***)

Baca juga: Terdakwa Korupsi DKP Parigi Moutong Ajukan Pengalihan Status

...

Artikel Terkait

wave

Kimia Farma Tunda Vaksinasi Individu Berbayar

PT Kimia Farma tunda vaksinasi individu berbayar hingga batas waktu belum ditentukan. Awalnya dijadwalkan dilaksanakan Senin 12 Juli 2021.

Ini Rekomendasi Vaksinasi Anak Perhimpunan Pendidikan dan Guru

Pemerintah diberikan rekomendasi soal vaksinasi anak dan rencana pembelajaran tatap muka pada Juli 2021, Perhimpunan Pendidikan dan Guru.

Vaksinasi di Indonesia Tembus 52 Juta Suntikan

Kementerian Kesehatan mengklaim vaksinasi di Indonesia telah sesuai target Pemerintah, karena berjalan cukup cepat beberapa waktu terakhir

BPK Simpulkan Kinerja Pencegahan KPK Belum Efektif

Berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020 BPK RI, pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi KPK belum efektif.

Vaksin Individu Berbayar, DPR Ingatkan Dua Catatan Penting

Anggota Komisi VI DPR RI mengingatkan dua catatan penting terkait pelaksanaan vaksin individu berbayar, yang akan mulai dilayani BUMN Farmasi

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;