Sambangi DPRD Parimo, KPK Diskusi Pencegahan Korupsi

<p>Foto: Deputi Direktorat Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan KPK RI, Rusfian, saat berkunjung ke DPRD Parimo.</p>
Foto: Deputi Direktorat Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan KPK RI, Rusfian, saat berkunjung ke DPRD Parimo.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diskusi pencegahan korupsi bersama Anggota legislatif DPRD Parimo, Sulawesi Tengah.

“Kami ingin mengingatkan kembali, tentang praktek-praktek korupsi. Sementara tugasnya, memberikan tips-tips untuk pencegahan,” ungkap Deputi Direktorat Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan KPK RI, Rusfian, di gedung DPRD Parimo, Rabu 19 Mei 2021.

Ia mengatakan, KPK sering lakukan koordinasi terkait pencegahan ke Pemerintah daerah. Sebagai komitmen merawat upaya pemberantasan korupsi.

Kali ini, KPK mengunjungi DPRD Parimo. Karena pemberantasan korupsi juga butuh dukungan wakil rakyat.

Baca juga: Staf Disdukcapil Abaikan Tes Lanjutan, Tim Swab Ingatkan Tugas Pelayanan

“Untuk upaya pemberantasan korupsi, jadi kita sentuh eksekutif dan legislatif,” sebutnya.

Ia melanjutkan, ada beberapa program area intervensi yang dilakukan KPK terhadap Pemda.

Baca juga: Update Covid 19 Sulteng Terkini, 70 Pasien Sembuh

Khusus untuk perencanaan dan penganggaran APBD, prosesnya harus dilakukan sesuai dengan aturan.

“Poinnya, harus bebas dari penguapan, pemerasan dan gratifikasi,” tuturnya.

Baca juga: Selain Bupati Banggai Laut, KPK OTT Rekanan Swasta

Saat rapat dengan DPRD Parimo tadi, ia mengapresiasi konsen DPRD terkait pendapatan.

Hal terpenting kata dia, pendapatan daerah itu harus optimal. Sehingga dapat meminimalisir peluang korupsi.

Baca juga: KPK Tahan Dua Tersangka Korupsi Bansos Covid 19 Kemensos

Baca juga: Rumah Jabatan Ketua Dan Wakil Ketua DPRD Parimo Ludes Terbakar

“Termasuk itu tadi, kewaspadaan tentang penerimaan gratifikasi. Tadi juga ada diskusi yang sangat bagus,” ucapnya.

Menurutnya, latar belakang KPK berkunjung ke Parimo adalah untuk merawat komitmen.

Baca juga: Polisi Grebek Rumah dan Tempat Penjualan Miras di Banggai

Baca juga: Satu Warga Tomini, Parigi Moutong, Meninggal Dunia Akibat Covid 19

Sebab sesuatu yang mahal bagi seorang anggota DPRD dan kepala daerah adalah komitmennya.

Saat kunjungan KPK RI di gedung DPRD Parimo, seluruh unsur pimpinan DPRD dan anggota nampak hadir mengikuti.

Baca juga: OTT Bupati Banggai Laut, KPK Turut Amankan 16 Orang

Baca juga: Polres Parimo: Korsleting Listrik Penyebab Kebakaran Rujab

Laporan: Rifaldi Kalbadjang

...

Artikel Terkait

wave

Polisi Bekuk Pelaku Curanmor di Jalan Anoa, Kota Palu

Tim Opsnal Sat Reskrim Polsek Palu Selatan bekuk satu orang terduga pelaku Curanmor di jalan Anoa, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Larangan Mudik Sulteng: 714 Kendaraan Putar Balik

Petugas gabungan Operasi Ketupat Tinombala Sulteng, sebanyak 714 kendaraan putar balik saat penerapan larangan mudik pemerintah.

Staf Disdukcapil Abaikan Tes Lanjutan, Tim Swab Ingatkan Tugas Pelayanan

Tiga staf Dinas Kependukukan dan Catatan (Disdukcapil) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pasien positif covid 19 abaikan tes Swab PCR kedua.

Polres Parimo: Korsleting Listrik Penyebab Kebakaran Rujab

Tim Inafis menyebut penyebab kebakaran Rujab Ketua dan Waket DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, diakibatkan korsleting aliran listrik.

Satu Warga Tomini Meninggal Dunia Akibat Covid 19

Satu warga Kecamatan Tomini, Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, meninggal dunia akibat Covid 19, di RSUD Anuntaloko Parigi.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;