Menaker: 2021-2022 Dicanangkan Sebagai Tahun Program Magang

<p>Foto: Illustrasi tenaga kerja.</p>
Foto: Illustrasi tenaga kerja.

Berita nasional, gemasulawesi– Kebutuhan meningkatkan kompetensi di tengah produktivitas perusahaan menurun selama pandemi covid 19, 2021-2022 dicanangkan sebagai tahun program magang.

“Melalui magang, peserta tidak hanya melihat dan mendengarkan teori, tetapi mereka juga harus melakukan pekerjaan secara Manual Pemagangan untuk Pencari Kerja langsung,” ungkap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Kamis 1 Juli 2021.

Pemagangan merupakan konsep belajar sambil bekerja, akan mengajarkan peserta untuk membiasakan diri mengikuti proses pekerjaan biasa dilakukan dan akan dilakukan.

Melalui proses pembelajaran itu, pemagang dapat secara langsung memperoleh keterampilan dan mengalami perubahan pengetahuan dan sikap saat bekerja.

Sikap dan keterampilan dapat diperoleh tidak hanya dari teori, tetapi juga secara langsung dialami pemagang selama mengikuti program magang di tempat kerja sesungguhnya.

“Magang menjadi sarana pencari kerja untuk belajar sambil bekerja. Dengan magang diperoleh pencari kerja bukan hanya skill teknis (hardskill), tapi juga soft skill (etos dan disiplin kerja). Magang adalah paket komplit pelatihan,” jelasnya.

Baca juga: Bapenda Akan Evaluasi Persoalan Karcis Retribusi Pasar Parigi Moutong

Terdapat 1.700 perusahaan Jepang menjadi member JJC. Mereka akan menyampaikan dan mendorong para anggotanya di sektor otomotif, konstruksi, alat berat, bahkan penempatan magang ke Jepang dan lainnya untuk menyelenggarakan magang.

“Kami mengajak kepada para pengusaha tergabung dalam JJC dan APINDO untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk menyukseskan program pemagangan ini, dalam rangka menyiapkan SDM unggul menuju Indonesia Maju,” sebutnya.

Selain itu, dalam program magang itu juga Kementerian Ketenagakerjaan mengajak JJC agar fokus merekrut tenaga kerja lokal, agar warga sekitar perusahaan tidak merasa terkalahkan oleh para pendatang yang skillnya lebih tinggi.

“Untuk itu, kami juga harapkan adanya komitmen dari Disnaker dan bupati yang selama ini menjadi krusial,” tuturnya.

Sementara Presiden JJC Takuji Konzo menyatakan, kesiapannya untuk membantu Pemerintah Indonesia menyukseskan pemagangan di seluruh perusahaan yang tergabung dalam JJC.

“Kami juga meminta dukungan Kemnaker untuk mengatasi persoalan-persoalan di lapangan, misalnya bagaimana memberi pengertian pada SP/SB, memberi pemahaman pada pengawas di dinas-dinas,” tutupnya. (***)

Baca juga: BPBD Luncurkan SIBIMO Parigi Moutong

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Presiden Ingatkan Polri Bersikap Bijak dan Bertanggungjawab

Dalam melakukan penangkapan dan penggeledaan terkait suatu dugaan kasus, Presiden ingatkan Polri untuk bersikap bijaksana dan wajib akurat.

Polri Berhasil Gagalkan Jaringan Pengedar Ganja Omzet Miliaran

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri berhasil menggagalkan jaringan pengedar ganja omzet miliaran rupiah, seberat 529 kg.

Kementerian PUPR Bangun Jalan Lingkar Kota Kendari

Kementrian PUPR tengah membangun Jalan Lingkar Kota Kendari di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sepanjang 33 kilometer.

Banggar DPR Sepakati Tidak Cabut Subsidi Listrik 450 VA

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengungkapkan, telah bersepakat untuk tidak mencabut subsidi listrik 450 VA.

Kejagung Lidik Dugaan Korupsi Pembiayaan Ekspor LPEI

Kejagung tengah melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan ekspor nasional Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;