Akses BBM Subsidi Bagi Petani dan Nelayan di Parigi Moutong

waktu baca 2 menit
Wakil Bupati Parigi Moutong, Badrun Nggai

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Pemeritah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, menyatakan rekomendasi akses pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi petani dan nelayan di Parigi Moutong dikeluarkan Asisten Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah.

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Parigi Moutong, Badrun Nggai di Parigi, Selasa 13 September 2022.

“Kebijakan ini khusus dan hanya berlaku bagi petani dan nelayan,” ucap Badrun Nggai.

Ia menjelaskan, sebelumnya cukup rekomendasi membeli bahan bakar dari lurah/kepala desa. Kebijakan tersebut diperbarui sehingga Asisten Perekonomian memiliki wewenang untuk membuat rekomendasi agar pemerintah daerah setempat mengatur penggunaan BBM bersubsidi tersebut.

Untuk mematangkan kebijakan tersebut, pemerintah daerah mengadakan pertemuan dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Pertamina untuk segera diterapkan.

“Kementerian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah diminta untuk mengkaji kebutuhan teknis petani dan nelayan,” kata Badrun.

Menurut Pemerintah Daerah, berdasarkan aturan penggunaan BBM bersubsidi seperti solar dan pertalite oleh petani, maksimal dua hektar per orang memiliki sawah atau sejenisnya.

Badrun mengatakan, pihaknya menunggu perhitungan teknis dari masing-masing badan untuk melihat berapa konsumsi yang dibutuhkan per orang.

Petani dengan luas sawah lebih dari dua hektar wajib menggunakan bahan bakar nonsubsidi, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa BBM bersubsidi dijual banyak dijual oleh bukan lembaga penyalur yang resmi.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berusaha mengatur kebiasaan konsumsi agar tepat guna, salah satunya adalah penggunaan peruntukan bagi petani dan nelayan.

“Mengingat masyarakat desa sebagian besar hidup dari petani dan nelayan, maka dipandang perlu diatur agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang coba mengatasnamakan petani dan nelayan,” kata Badrun.

Baca: BPBD Tetapkan Masa Transisi Tiga Bulan Pasca Banjir Torue

Ia berharap masyarakat lebih cerdas dalam menggunakan BBM bersubsidi karena kuota yang ditetapkan pemerintah ada batasnya, jika dibiarkan akan berdampak over kuota yang justru akan berdampak pada Pajak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut PT Pertamina Patra Niaga, stok minyak solar bersubsidi di Sulteng untuk kebutuhan September 2022 sekitar 9.053 kiloliter (kl) dengan konsumsi sekitar 695 kiloliter, sedangkan stok Pertalit 11.012 kl dengan satu kebutuhan adalah total konsumsi 1.154 kl dengan ketahanan stok yang sangat baik. (*/Ikh)

Baca: BEM Untad Palu Gelar Aksi Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.