BKPSDM Parigi Moutong Gelar Bimtek Penyusunan SKP

<p>Ket Foto: Sekretaris Daerah Parigi Moutong Zulfinasran membuka Bimtek penyusunan SKP (Foto/Prokopim Parigi Moutong)</p>
Ket Foto: Sekretaris Daerah Parigi Moutong Zulfinasran membuka Bimtek penyusunan SKP (Foto/Prokopim Parigi Moutong)

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Permenpan – RB Nomor 6 tahun 2022 dilingkup Pemeritah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, Rabu 14 Desember 2022.

Peserta diikuti 124 Peserta Bimtek diSub kepegawaian dan perangkat OPD lingkup pemda.

Laporan Kepala BKPSDM Dra. Alina A.Deh M.Si. mengatakan agar mewujudkan SKP yang benar dan sesuai, peserta Bimtek dalam penyusunan SKP diharapkan mampu membuat SKP sesuai tepat sasaran.

Bimtek yang disusun kali ini menjadi pedoman bagi setiap ASN untuk menyusun SKP setiap OPD yang perlu disesuaikan dengan Permenpan – RB nomor 6 Tahun 2022.

Baca: Cabor Panahan dan Tenis Parigi Moutong Sumbang Dua Emas

Sekretaris Daerah Parigi Moutong Zulfinasran S. STP, M.A.P membuka Kegiatan Bimbingan Teknis penyusunan SKP, Sekda menyampaikan bahwa Bimtek ini sangat penting untuk mensinergikan kebijakan manajemen penyelenggara aparatur sipil negara menuju pelayanan berkualitas di Parigi Moutong.

Selain itu, pihaknya menyampaikan bimtek penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) sebagai salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur daerah guna mendukung kebijakan pemerintah pusat.

Permenpan dan RB Edisi 2022 No. 6 tentang Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara merupakan perwujudan teknis dari peraturan pemerintah No. 30 Tahun 2019 yaitu tentang penilaian kinerja aparatur sipil negara yang sasaran kinerjanya semula berdasarkan kegiatan sesuai dengan peraturan berorientasi hasil terbaru.

Baca: Bappelitbangda Parigi Moutong Beri Penghargaan Juara Krenova

Sekda mengatakan penilaian kinerja bukan hanya kinerja semata, tetapi yang terpenting adalah kegiatan dalam pengelolaan pemerintahan berorientasi pada kinerja, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan serta hasil kinerja itu.

“Saya berharap kesamaan persepsi dalam penyusunan SKP dapat memberikan pemahaman terhadap masing-masing indikator kinerja, sehingga nantinya SKP yang disusun sesuai, profesional dan mampu menunjukkan kinerja masing-masing pegawai negeri sipil,” pungkasnya. (*/Ikh)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Pemkot Palu Gandeng Organda Atasi Persoalan Angkutan Darat

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Provinsi Sulawesi Tengah gandeng Organisasi Angkutan Darat (Organda), membangun kolaborasi guna mengatasi

Pemprov Sulteng Minta Petani di Napu Perluas Lahan Hortikultura

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng), minta petani di Napu Kabupaten Poso, untuk lebih perluas lahan hortikultura

Cabor Panahan dan Tenis Parigi Moutong Sumbang Dua Emas

Cabor panahan dan tenis beregu putra menyumbang ketambahan dua medali emas Parigi moutong pada Porprov ke-IX di Kabupaten Banggai.

Gunakan Dana BOS Bimtek ke Bali, Sejumlah Kepala Sekolah Kota Pare-Pare Disorot

Kepala sekolah di Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan diduga pergi ke Bali Bimtek dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BPJN Sulawesi Utara Dapat Anggaran Ratusan Miliar Pembangunan Infrastruktur Tahun 2023

BPJN Kementerian PUPR Sulawesi Utara mendapatkan anggaran pembangunan infrastruktur senilai 847 miliar tahun 2023.

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Tukar Takdir: Mengulik Kisah Korban yang Selamat dari Kecelakaan Pesawat

Tukar Takdir adalah film tentang kecelakaan pesawat, tapi yang unik adalah film ini berfokus pada apa yang terjadi setelahnya

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.


See All
; ;