BPJN Sulawesi Utara Dapat Anggaran Ratusan Miliar Pembangunan Infrastruktur Tahun 2023

<p>Ket Foto: Bypass Manado. (Foto/Instagram/@bpjnsulut)</p>
Ket Foto: Bypass Manado. (Foto/Instagram/@bpjnsulut)

Sulawesi utara, gemasulawesi – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kementerian PUPR Sulawesi Utara mendapatkan anggaran senilai 847 miliar untuk membangun infrastruktur pada tahun 2023.

Terkait 847 miliar anggaran infrastruktur di tahun 2023 itu dibenarkan oleh Kepala BPJN Hendro Satrio MK beberapa waktu lalu.

“DIPA di tahun 2023 yang telah diserahkan juga akan kami kelola adalah sebesar Rp847 miliar, jadi kami akan meneruskan kegiatan kegiatan yang telah berjalan di tahun ini,” katanya.

Baca: Polisi Kembali Amankan Dua Terduga Pelaku Pembusuran di Makassar

Proyek-proyek itu di antaranya ialah pengerjaan paket proyek tahun jamak yang telah dikerjakan di bulan Juli 2022 adalah preservasi Jalan Essang-Rainis (Kabupaten Kepulauan Talaud) dengan nilai kontrak sebesar Rp204 miliar.

“Di ruas itu masih ada jalan tanah sepanjang 23 kilometer, diperbaiki juga nantinya akan diaspal,” tuturnya.
Lalu disisi lain, di ruas Essang-Rainis, BPJN Sulut akan melakukan penggantian lima jembatan kayu menjadi beton.

BPJN Sulut nantinya akan melanjutkan proyek periode 2022-2024 untuk preservasi Jalan Maelang-Biontong-Atinggola (perbatasan Provinsi Gorontalo) dengan nilai kontrak sebesar Rp152 miliar.

Baca: Terkait Stadion, Anies Baswedan Bandingkan Makassar dan Jakarta

Selanjutnya, menambahkan paket proyek preservasi Wori-Likupang-Girian (multy years contract tahun 2022-2024) dengan pagu anggaran yang nilainya sebesar Rp133 miliar.

“Sehingga, di Kabupaten Kepulauan Talaud, total sudah ada 12 jembatan yang kami tangani termasuk lima jembatan di ruas Essang-Rainis,” jelas Hendro.

Selanjutnya di Kota Manado, adalah pelebaran Jembatan Sawangan yang ada di Ring Road II sebab terjadi penyempitan, kemudian dilebarkan pada sisi kiri juga kanan jembatan saat ini.

Baca: Kendati Kasus Covid di Sulawesi Utara Turun, Pemerintah Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan

“Kami juga nantinya meneruskan pembangunan Manado Outer Ring Road III tahap tiga sepanjang 1,9 kilometer dengan pagu anggaran sebesar Rp27 miliar,” ujarnya.

Ia berharap, pembangunan infrastruktur jalan juga jembatan yang dilakukan BPJN Sulut ini nantinya dapat meningkatkan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat. (*/NRU)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Polisi Kembali Amankan Dua Terduga Pelaku Pembusuran di Makassar

Tim Kepolisian Sektor Panakukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali mengamankan dua terduga pelaku kejahatan pembusuran

Terkait Stadion, Anies Baswedan Bandingkan Makassar dan Jakarta

Dalam lawatan Anies Baswedan beberapa waktu lalu di Makassar, Sulawesi Selatan. Dipantau dari akun Instagram @info_kejadian makassar

Kejari Bone Musnahkan Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, musnahkan barang bukti perkara pidana yang telah memiliki kekuatan

Pengganti Batubara, PLTU Jeneponto Manfaatkan Limbah Petani

Pengganti batubara, PT PLN (Persero) melalui Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Punagaya di Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan

Bappelitbangda Parigi Moutong Beri Penghargaan Juara Krenova

Bappelitbangda Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, beri penghargaan kepada juara lomba Kreasi dan Inovasi (Krenova) bagi Masyarakat

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;