[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=jVx_0mzaEnQ[/embedyt]
Gemasulawesi– DPRD dukung langkah Pemda Parigi Moutong terkait pengalihan status jalan kabupaten ke jalan nasional.
“Alih status jalan tidak menjadi soal dan kami mendukung langkah itu. Sambil menunggu proses pengalihan, pemerintah setempat perlu melakukan kegiatan pemeliharaan, karena sejumlah titik ada yang mengalami kerusakan,” ungkap Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, di ruang kerjanya, Rabu 13 Oktober 2021.
Dia mengatakan, jalan yang rencananya dialihkan, terletak di bagian barat Kota Parigi, ibu kota kabupaten itu membentang sepanjang 17 kilometer dari Kecamatan Parigi Tengah hingga Parigi Selatan.
Baca juga: Rp4 Triliun Realisasi Dana Tambahan Transfer Daerah
Menurut dia, harusnya pemerintah setempat sejak awal sudah mempertimbangkan menyerahkan jalan itu untuk di kelola Balai Jalan agar tidak membebani biaya perawatan.
DPRD menyarankan, sebelum penyerahan ruas jalan itu, Pemda melalui Dinas Pekerjaan Umum setempat perlu melakukan pemeliharaan rutin.
“Kalau alasan Pemda tidak mampu membiayai perawatan, maka tanggung jawab pemerintah setempat perbaiki dulu baru di serahkan,” ujarnya.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Parigi Moutong, Nyoman Adi menjelaskan, saat ini pengalihan status jalan masih dalam proses, salah satu syarat harus dipenuhi pemerintah daerah yakni, legalitas lahan.
Sedangkan dokumen lainnya telah direspon positif Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Palu sebagai pengelola jalan nasional di Sulawesi Tengah.
Jalan itu, kini dijadikan sebagai jalur alternatif transportasi karena memiliki empat lajur dengan lebar badan jalan kurang lebih 35 meter. Dan rencananya, jalan trans Sulawesi yang berada di jantung kota itu akan diambil alih Pemda Parigi Moutong, sehingga perlu pengalihan status keduanya.
Baca Juga: Disdikbud Parimo Dampingi Perubahan RKS BOS
“BPJN XIV Palu menyampaikan kepada kami secepatnya legalitas lahan dimasukkan. Kami sedang mengupayakan, namun belum bisa menetapkan waktu penyelesaian dokumen,” ucapnya.
Jalan dibangun menggunakan APBD Parigi Moutong dan difungsikan untuk jalur transportasi pada tahun 2017.
Ruas jalan itu juga terdapat sekitar lima jembatan besar dan salah satunya hingga kini masih rusak akibat dampak bencana gempa 28 September 2018.
“Pengurusan legalitas itu dilakukan lintas sektor karena menyangkut soal aset pemerintah. Sehingga, diharapkan dapat mempercepat proses-proses pengurusan dokumen masih tersisa,” pungkasnya. (***)
Baca juga: Terdakwa Korupsi DKP Parigi Moutong Ajukan Pengalihan Status Tahanan
