Hindari Pemalsuan Dokumen, Kemenag Terbitkan Kartu Nikah Digital

<p>Foto: Kartu Nikah Digital.</p>
Foto: Kartu Nikah Digital.

Berita nasional, gemasulawesi– Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan Kartu Nikah Digital untuk melengkapi Buku Nikah sebagai syarat keabsahan pernikahan dari Kantor Urusan Agama atau KUA.

“Menggunakan kartu itu, pasutri bisa mendapatkan banyak manfaat,” ungkap Muharam Marzuki, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag, Kamis 8 Juli 2021 kemarin.

Itu sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan bagi pasangan suami istri atau pasutri di Indonesia.

Manfaat Kartu Nikah Digital antara lain, Pasutri dapat dengan mudah mengakses data diri, dan mengecek keabsahan pernikahan melalui kode bar tertera didalamnya.

“Kemudian kita juga bisa mengecek secara cepat kapan menikahnya,” kata dia.

Baca juga: Penanganan Stunting di Sulawesi Tengah Butuh Kerjasama Semua Pihak

Keberadaan kartu itu juga merupakan upaya Kemenag untuk menghindari pemalsuan dokumen pernikahan. Selain itu, dapat digunakan saat pasutri bepergian tanpa harus membawa Buku Nikah sebagai bukti pasangan sah.

Baca juga: Penerimaan PPPK di Sigi, Terbanyak Formasi Tenaga Guru

Bagi pasutri yang baru menikah secara legal, biasanya Kartu Nikah Digital akan diberikan dalam bentuk soft file via email atau aplikasi WhatsApp. Kemudian pasutri dapat menyimpannya secara soft file maupun mencetaknya.

Baca juga: 12,3 Persen Akumulasi Vaksinasi covid-19 Sulawesi Tengah

Bagi pasangan yang telah lama menikah, Kartu Nikah Digital dapat diperoleh dengan cara mengajukan diri ke KUA tempat pasutri tersebut menikah.

Data yang diberikan kepada KUA, kemudian dimasukkan ke laman Simkah Kemenag www simkah.kemenag.go.id.

Baca juga: DPRD Tunggu Usulan Pembiayaan PPPK Parigi Moutong

Sebagai bagian dari pelayanan KUA, biaya pembuatan layanan kartu itu digratiskan, Pasutri hanya diminta mencetak sendiri kartu itu.

Baca juga: Kota Palu Butuh Langkah Cepat Cegah Pernikahan Anak

Sementara untuk biaya menikah di KUA, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kemenag, tidak dipungut biaya sama sekali.

Baca juga: DPRD Parigi Moutong Minta Realisasi Pengembalian Temuan

Kartu Nikah Digital dapat diperoleh di semua KUA memiliki akses ke situs web Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah).

Terhitung hingga 7 Juni 2021, dari total 5.945 KUA, sebanyak 5.807 KUA sudah dapat mengakses laman itu. (***)

Baca juga: Parigi Moutong Ikuti Sosialisasi Inovasi Daerah dan IGA 2021

...

Artikel Terkait

wave

DPR Minta Pemerintah Permudah Impor Bahan Obat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah mempermudah impor bahan obat, agar harga menjadi terjangkau kepada konsumen masyarakat.

Pelaku Penjual Obat Covid-19 Tidak Sesuai HET Dibekuk Polisi

Kepolisian berhasil membekuk dua pelaku penjual obat Covid-19 Oseltamivir 75 mg, mematok harga empat kali lipat diatas Harga Eceran Tertinggi.

Polisi Tangkap Pelaku Pencabulan Anak di Manado

Tim Gabungan dari Tim Khusus Maleo Polda Provinsi Sulawesi Utara, menangkap terduga pelaku pencabulan lima anak dibawah umur.

DPR: Mitigasi Pembelajaran Tatap Muka di Zona Hijau Covid-19

Anggota DPR RI Komisi X Fraksi PKS, Sakinah Aljufri meminta pemerintah melakukan mitigasi pembelajaran tatap muka di zona hijau covid-19.

Anggaran Miliaran untuk Pembangunan Jalan Lutim-Morowali Utara

Dengan anggaran miliaran rupiah, pembangunan jalan Lutim-Morowali Utara tetap berlanjut sesuai komitmen dari Pemprov Sulawesi Selatan.

Berita Terkini

wave

Sayutin Budianto Instruksikan Kader NasDem Parigi Moutong Tegak Lurus demi Restorasi 2029

Dalam arahannya, Sayutin menekankan pentingnya loyalitas tunggal seluruh kader dan legislator untuk tegak lurus mengikuti komando Ketua DPW.

Menatap Pemilu 2029: Nilam Sari Lawira Targetkan NasDem Pimpin DPRD Sulteng dan Parigi Moutong

Di bawah kepemimpinannya Nilam Sari Lawira yakin Nasdem akan menangkan perebutan dominasi suara di Wilayah Sulawesi tengah.

Kabut di Tambang Parigi Moutong: "Gertak Sambal" Polda Sulawesi Tengah Dalam Penertiban PETI

Operasi penyisiran Disinyalir tanpa hasil dari Polda Sulawesi tengah saat ini, akibat operasi itu dinilai hanya aksi seremonial.

Kala Jaring dan Gelombang Seismik Berbenturan di Teluk Tomini

Nelayan Parigi moutong gelar aksi demo buntut dari puluhan rompon diputus oleh tim survey potensi Migas di perairan teluk tomini.

Dugaan Monopoli Tambang Ilegal di Buranga: Sosok 'Reny' Asal Jawa Barat Jadi Sorotan

Sosok reni pelaku tambang ilegal di Desa Buranga yang disebut-sebut kebal hukum dan beroperasi dibekas lahan yang pernah menelan korban jiwa


See All
; ;