Berita nasional, gemasulawesi– ICW desak Firli Bahuri mundur dari jabatan Ketua KPK. Menyusul temuan Ombudsman mengenai pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK).
“Sejak awal mengundang banyak kecurigaan. Sebagian besar pegawai disingkirkan, adalah mereka punya rekam jejak panjang dalam pemberantasan korupsi. Mereka disingkirkan juga sedang menangani kasus-kasus besar di KPK,” ungkap peneliti ICW Kurnia Ramadhana, lewat keterangan tertulis, Jumat 23 Juli 2021.
Alasan ICW desak Firli Bahuri mundur yaitu temuan Ombudsman satu-satunya bukti kebobrokan KPK di bawah pimpinan era Firli. Contoh lainnya, penurunan angka operasi tangkap tangan.
Baca juga: ICW Nilai Janggal Penanganan Kasus Korupsi Bansos di KPK
Pada 2020, KPK hanya mampu melakukan tujuh operasi tangkap tangan. KPK gagal menangkap buronan Harun Masiku dan banyaknya kebocoran informasi.
Tidak hanya sektor penindakan, di bidang pencegahan pun Badan Pemeriksa Keuangan telah menemukan indikasi tindakan KPK tidak efektif.
Selain itu, tingkap kepercayaan masyarakat terhadap KPK merosot di era Firli Bahuri. Sedikitnya delapan lembaga survei pada 2020 mengkonfirmasi degradasi kepercayaan publik terhadap komisi anti rasuah.
“Situasi ini belum pernah terjadi pada era kepemimpinan komisioner sebelumnya,” katanya.
Baca juga: Demo Mahasiswa di Makassar Tuntut Jokowi Mundur
Tata kelola birokrasi Komisi Pemberantasan Korupsi diduga bermasalah
Di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, tata kelola birokrasi dan kepegawaian KPK juga bermasalah.
Baca juga: KPK Kawal Bansos Selama PPKM Darurat
Hal itu, dapat dilihat dari penggemukan birokrasi di KPK yang pertama kali muncul melalui Perkom 7 tahun 2020 tentang OTK dan mekanisme perekrutan maupun pengangkatan sejumlah pejabat struktural.
Diduga kuat sengaja diletakkan pada posisi itu, untuk menjaga dan mendukung posisi Firli Bahuri di KPK.
Baca juga: Kepala Staf Presiden Moeldoko Segera Laporkan ICW ke Kepolisian
Dengan kondisi itu, mekanisme mengundurkan diri bagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsiterbuka lebar. Ada dua peraturan perundang-undangan mengakomodir hal itu, di antaranya: Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 19/2019 menyebutkan.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela dan TAP MPR No VI/2001 yang menyatakan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. (***)
Baca juga: Pemprov, Kejati dan Pemkot Palu Kerjasama Perbaiki Tata Kelola Aset
