KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut Sebagai Tersangka

<p>Foto: ILlustrasi Tahanan KPK</p>
Foto: ILlustrasi Tahanan KPK

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Info Terbaru, dari hasil pengembangan Operasi Tangkap Tangan atau OTT, KPK menetapkan Bupati Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah sebagai tersangka.

“KPK menyimpulkan, adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa lingkup Pemda Banggai Laut Sulawesi Tengah tahun anggaran 2020,” ungkap Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat press conference di Gedung KPK, Jumat 4 Desember 2020.

KPK menetapkan enam orang tersangka sebagai penerima WB sebagai Bupati Banggai Laut, RSG dan HTO. Sebagai pemberi adalah HDO, DK dan AHO.

Baca juga: Berita Sulawesi Terbaru, KPK Duga Fee untuk Dapatkan Proyek Dinas PU Banggai Laut

Kemudian KPK menyebut tersangka sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf g atau pasal 11 atau pasal 12 B UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: Info Sulawesi Terbaru, KPK Amankan Uang 2 Miliar Hasil OTT Bupati Banggai Laut

“Para tersangka saat ini dilakukan penahanan di Rutan selama 20 hari pertama sejak 4 Desember 2020,” jelasnya.

WB, RSG dan HTO dititip sementara di Rutan Polres Luwuk. Dan diisolasi mandiri karena terindikasi reaktif covid 19.

Baca juga: Seorang Tahanan Kabur Dari Rutan Olaya Parigi Moutong

HDO ditahan digedung KPK merah putih, DK ditahan di Rutan KPK cabang Komdam Jaya Guntur, AHO ditahan di Rutan KPK C1.

“Sejak awal proses Pilkada 2020, KPK telah menjamin kerjasama dengan KPU, Bawaslu, Kemendagri dan Kemenpan RB dalam upaya penciptaan Pilkada berintegritas,” tegasnya.

Sebelumnya, sekitar pukul 14.00 Wita KPK langsung mengamankan pihak terkait di dua lokasi yaitu di Kabupaten Banggai Laut sebanyak tujuh orang dan di Kabupaten Luwuk delapan orang.

Baca juga: OTT Bupati Banggai Laut, KPK Turut Amankan 16 Orang

Tujuh orang di Kabupaten Luwuk diantaranya, WB selaku Bupati Banggai Laut, RSG orang kepercayaan Bupati juga sebagai Komisaris Utama PT ABG, WT ajudan Bupati Banggai Laut, HTO komisaris PT BBP, MAR Dirut PT BB sekaligus direktur PT RAP, HWG pihak swasta dan RMN Calon wakil bupati Banggai Laut.

Sementara itu KPK menangkap delapan orang di Kabupaten Luwuk yaitu DK direktur PT AKM, HTO komisaris PT BBP, RHP Kabid Cipta Karya Dinas PU Banggai Laut, BM Kepala Dinas PU Banggai Laut, AHO direktur PT APD, TUK pihak swasta, KA pihak swasta dan HRS pihak swasta.

“Kemudian satu orang ditangkap di Jakarta yaitu WK istri HTO,” tutupnya.

Baca juga: Selain Bupati Banggai Laut, KPK OTT Rekanan Swasta

Baca juga: Banggai Laut Sulawesi Tengah Dapat 166 Alokasi Formasi CPNS 2019

Laporan: Muhammad Rafii

...

Tags

Artikel Terkait

wave

KPK Duga Fee untuk Dapatkan Proyek Dinas PU Banggai Laut

KPK menyebut uang miliaran rupiah merupakan fee mendapatkan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah.

Info Terkini Sulawesi, Gempa Kembali Guncang Palasa

Info terkini sulawesi, gempa kembali guncang Palasa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.

Sulawesi Tengah Hari Ini Bertambah 55 Kasus Baru Covid 19

Provinsi Sulawesi Tengah hari ini kembali bertambah 55 kasus baru positif covid 19.Update terbaru Pusdatina Jumat 4 Desember 2020, dengan bertambahnya pasien positif covid 19 Provinsi Sulawesi Tengah hari ini, maka secara keseluruhan telah tembus 2030 kasus.

Ini Peta Potensi Tanah Longsor Sulawesi Tengah

Badan Geologi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan peta terbaru potensi tanah longsor Provinsi Sulawesi Tengah.

PKD Wajib Pastikan Protokol Kesehatan Saat Pemungutan Suara

Bawaslu Parigi Moutong Sulawesi Tengah mewajibkan PKD memastikan penerapan Protokol kesehatan Prokes pemungutan suara Pilkada serentak 2020.

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Greenland 2: Migration, Perjalanan yang Berbahaya setelah Bencana yang Mengakhiri Peradaban

Sekuel film Greenland, berjudul Greenland 2: Migration, akan tiba awal 2026 nanti, menceritakan kisah kehidupan setelah bencana

Membisu di Balik Deru Alat Berat: Teka-teki Bungkamnya Polres Parigi Moutong dalam Pusaran Tambang Ilegal Buranga

Kinerja Polres Parigi moutong tampaknya perlu dievaluasi berkaitan dengan keberadaan tambang ilegal buranga yang dinilai tak tersentuh hukum

Nasib Nyawa di Gunung Nasalane: Menanti Keadilan yang Belum Menyentuh Dg Aras

Hukum yang tak bertaring dihadapan pemodal tambang ilegal, hampir terjadi disemua titik PETI yang tersebar di Parigi moutong.

Tebalnya Tembok "Imunitas" Tambang Ilegal Buranga: Mengapa Hukum Tak Berdaya Dihadapan Reni?

Polres Parigi Moutong dinilai tak bertaring dihadapan Reni salah satu tokoh sentral dibalik beroperasinya tambang ilegal di Desa Buranga.

Diduga Kebal Hukum, Kelompok Haji Anjas, Mustari dan Ahmad Geser Operasi Tambang Ilegal ke Desa Buranga

Dugaan kebal hukum pengelola PETI di Desa Buranga mencuat, seolah tidak perduli hukum aktifitas tambang ilegal Buranga tetap beroperasi.


See All
; ;