Kejati Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi BPKAD Banggai Laut 2020

<p>Foto: Illustrasi penahanan tersangka korupsi.</p>
Foto: Illustrasi penahanan tersangka korupsi.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Kejaksaan tinggi (Kejati) telah menetapkan tersangka dugaan kasus korupsi BPKAD Banggai Laut, Sulawesi Tengah, tahun anggaran 2020.

“Penahanan terhadap tersangka Idhamsyah Tompo berdasarkan surat perintah penahanan nomor: print 03/P.2.5 /Fd.1/06/2021,” ungkap Kajati Sulawesi Tengah, Jacob Hendrik Pattipeilohy, melalui Kasi Penkum Kejati Sulteng, Reza Hidayat, Jumat 25 Juni 2021.

Penyidik Kejati Sulawesi Tengah kembali menetapkan Mantan Penjabat (Pj) Sekretaris daerah Banggai Laut saat ini menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Balut, Idhamsyah S Tompo, sebagai tersangka.

Usai dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dugaan korupsi BPKAD Banggai Laut terhadap Idhamsyah S Tompo, penahanan langsung dilakukan Kasi Uheksi M. Nur Eka Firdaus, yang dipimpin Asipidsus Moh. Jefrry.

Idhamsyah S Tompo tersangka dugaan korupsi BPKAD Banggai Laut lalu digiring ke mobil tahanan menuju rumah tahanan (Rutan) Klas II Palu.

“Penahanan terhadap tersangka, untuk kepentingan penyidikan,” kata Reza.

Reza mengatakan, tersangka dugaan Idhamsyah S Tompo diancam melanggar ke satu primair pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dan subsidair pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan kedua pasal huruf e UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor atau kedua pasal 12 huruf g UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor.

Baca juga: Indonesia-China Kerjasama Perdagangan Local Currency Settlement

Ia mengatakan, setelah tersangka Idhamsyah Tompo tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka dugaan korupsi BPKAD Banggai Laut lainnya menyusul.

baca juga: Banyak Temuan BPK, BPKAD Parigi Moutong Minta Laporan Keuangan

Saat ini penyidik terus bekerja marathon di lapangan untuk mengungkap semua pihak terlibat dalam dugaan korupsi BPKAD Banggai Laut.

Baca juga: BPKAD Jawab Pansus Ranperda LPJ APBD 2018 Parimo

Sebelumnya Idhamsyah S Tompo melakukan gugatan Praperadilan register Nomor: 9/Pid.Pra/2021/PN Pal terhadap Kajati Sulteng atas penetapan sebagai tersangka 4 Mei 2021.

Baca juga: Dugaan Korupsi Jembatan IV Palu Sulteng, Negara Merugi Puluhan Miliar

Laporan: Ahmad

...

Artikel Terkait

wave

Kurun Tiga Tahun, Lima ASN Dipecat Akibat Korupsi di Poso

Dalam kurun waktu tiga tahun, sebanyak lima ASN dipecat akibat terlibat korupsi di Pemerintahan daerah Poso, Provinsi Sulawesi Tengah

Anleg Minta Kemudahan Rekomendasi Penerima Bansos di Parigi Moutong

Anleg DPRD minta kemudahan rekomendasi penerima Bansos di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, jaminan kesehatan daerah bagi warga miskin.

Riznu Fitra Inisiatif Kembangkan Pariwisata di Parigi Moutong

Riznu Fitra anak Bupati Samsurizal Tombolotutu berinisiatif mengembangkan sektor pariwisata di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Pemkot Palu Mulai Berlakukan Pembatasan Jam Operasional

Pemkot mulai berlakukan pembatasan jam operasional. Dimulai operasi yustisi sosialisasi SE Wali Kota Palu Sulawesi Tengah no 03 Tahun 2021.

Banggai Terapkan PPDB Sistem Zonasi

Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, mulai terapkan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB sistem zonasi dan prestasi.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;