Selain Tidak Tepat Sasaran, Bantuan Perahu Fiber Milik Dinas Kelautan dan Perikanan Parigi Moutong Diisukan Akan Diperjualbelikan

Ket Foto: Bantuan perahu Fiber yang diduga disalurkan tidak tepat sasaran dan diisukan akan diperjualbelikan
Ket Foto: Bantuan perahu Fiber yang diduga disalurkan tidak tepat sasaran dan diisukan akan diperjualbelikan Source: (Foto/gemasulawesi/Rhoy)

 

Parigi moutong, gemasulawesi – Bantuan perahu yang sedianya untuk nelayan di Kabupaten Parigi moutong disinyalir tidak tepat sasaran dan hanya dijadikan lahan bisnis oknum tertentu.

Berdasarkan informasi dari sejumlah nelayan yang berhasil didapatkan gemasulawesi, sejumlah bantuan perahu disebut diberikan pada orang yang tidak tepat.

Menurut salah seorang nelayan yang meminta namanya tidak disebutkan, bermula dari suplai sejumlah perahu fiber yang diserahkan tapi diterima oleh orang yang diketahui bukan berprofesi tetap sebagai nelayan.

“Saya sudah lama mengajukan proposal ke Dinas Kelautan dan Perikanan Parigi moutong, hingga saat ini belum pernah dapatkan bantuan itu, eh tiba-tiba liat sendiri ada yang masih anak-anak kemarin sudah dapat perahu fiber, masih kecil di aitu saya sudah melaut,” ketusnya.

Baca Juga:
Janggal Pengadaan Bibit Kakap Putih Senilai Ratusan Juta Rupiah DKP Parigi Moutong di Tahun 2023, Pembentukan Kelompok Disinyalir Hanya Formalitas

Ia mengatakan, kondisi tersebut menyebabkan sejumlah nelayan di wilayahnya mulai bertanya tanya, seperti apa proses pemberian bantuan? Kemana proposal mereka yang sudah berulang kali dimasukkan?

Parahnya kata dia, ada satu rumah semua mendapatkan bantuan perahu fiber tersebut, padahal satu perahu fiber sudah cukup untuk mengakomodir kebutuhan melaut satu rumah tangga.

“Tolong bantu kami pak wartawan, perlakuan tidak adil seperti ini perlu untuk dimasukkan saja dalam berita. Supaya pimpinan mereka diatas tahu seperti ini kondisinya,” tegasnya.

Kejadian bantuan perahu fiber untuk nelayan tidak tepat sasaran menurutnya bukan hanya terjadi kali ini saja.

Baca Juga:
KPK Angkat Bicara Usai Sandy Butar Butar Bongkar Bobroknya Damkar Depok hingga Viral di Media Sosial, Tegaskan Hal Ini

“Sudah sangat sering terjadi seperti ini. Tidak tahu akan mengadu kemana orang kecil seperti kami ini,” keluhnya.

Pembentukan kelompok kata dia, hanya berdasarkan kepentingan oknum tertentu saja, entah bagaimana caranya sehingga lolos saat dilakukan verifikasi oleh pihak dinas.

Penelusuran gemasulawesi, ditemukan juga sejumlah masalah dalam bantuan tersebut setelah diserahterimakan, beredar isu bantuan perahu fiber tersebut akan dijual.

Namun, karena sempat mendapatkan sorotan warga setempat akhirnya bantuan tidak jadi diperjualbelikan.

Ia menambahkan, saat ini perahu hanya terparkir dan belum digunakan sama sekali, padahal sudah sebulan sejak perahu fiber diserahterimakan.

Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi moutong, Nasir yang dikonfirmasi via telpon beberapa waktu lalu mengatakan, akan mengecek kembali kejadian tersebut.

“Setahu saya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Karena tim verifikasi ada turun ke lapangan untuk mengecek langsung kebenaran dari data kelompok yang mengajukan proposal,” tuturnya.

Berdasarkan hasil pengecekannya, proposal diajukan sejak tahun 2022 dan baru bisa direalisasikan di tahun 2024. (fan)

 

...

Artikel Terkait

wave
Ramai Diperbincangkan! Kasus Dugaan Pungli di SMAN 9 Kota Tangerang Mencuat, Orang Tua Siswa Diminta Bayar Rp11 Juta, Begini Kronologinya

Viral berita dugaan pungli atau pungutan liar kepada orang tua murid saat proses PPDB di SMAN 9 Kota Tangerang.

Buntut Kematian Wanita Asal Medan Usai Sedot Lemak, Polisi Panggil Kepala Dinas Kesehatan Kadinkes Depok, Usut Dugaan Malpraktik

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Depok, Mary Liziawati bakal diperiksa untuk mengusut kasus kematian wanita usai sedot lemak.

Heboh Protes Sopir JakLingko Terkait Dugaan Adanya Diskriminasi dalam Pembagian Kuota hingga Gaji yang Tak Diterima Full, Cek Faktanya

Ratusan sopir Jaklingko memprotes soal dugaan adanya monopoli dan diskriminasi dalam pembagian kuota armada. Ini kata Kadishub.

Usut Misteri Penemuan Mayat di TPST Bantargebang Bekasi dalam Kondisi Tak Wajar, Polisi Periksa Saksi yang Terakhir Kali Ditemui Korban

Polres Metro Bekasi Kota periksa saksi yang terakhir ditemui korban untuk mengungkap kasus dugaan pembunuhan petugas PTSP Bantargebang.

Digelar Besar-Besaran! Bea Cukai Musnahkan Ratusan Ribu Barang Ilegal Senilai Rp165 Miliar di 3 Lokasi Berbeda, Ini Rincian Detailnya

Bea Cukai gelar pemusnahan besar-besaran barang milik negara (BMN) eks kepabeanan dan cukai serta barang rampasan, berikut perinciannya.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;