Tanjung Selor, gemasulawesi – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara menggalakkan program Pertanian Keluarga untuk meningkatkan ketahanan pangan dan juga IKP atau Indeks Ketahanan Pangan daerah.
Dalam keterangannya di Tanjung Selor hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, Diana Risawaty, mengatakan Pertanian Keluarga pihaknya yakini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah.
Diana Risawaty menerangkan Pertanian Keluarga adalah sistem pertanian yang dikelola oleh keluarga, baik secara penuh maupun sebagian, dengan menggunakan sumber daya lokal yang tersedia.
“Kegiatan pertanian keluarga meliputi budidaya tanaman pangan, peternakan kecil-kecilan, hortikultura, peternakan kecil-kecilan dan juga perikanan,” katanya.
Dia menuturkan program ini tujuannya memberdayakan keluarga petani dalam meningkatkan produksi pangan, meningkatkan pendapatan rumah tangga dan juga memperbaiki gizi keluarga.
Diana Risawaty mengungkapkan Kabupaten Tana Tidung mempunyai IKP paling rendah di antara kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Utara.
Untuk itu, program Pertanian Keluarga diharapkan dapat menjadi solusi di daerah itu.
Tahun 2023, indeks IKP Kabupaten Tana Tidung 69,54 atau terendah di antara semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.
Dia mengatakan dengan program ini, kelompok tani diberdayakan agar lebih mandiri dan juga produktif.
Baca Juga:
ICCU hingga PICU, Pj Gubernur Sulsel Luncurkan 4 Layanan Ruang Tambahan RSUD Haji Makassar
Dikutip dari Antara, sebagai bentuk dukungan, DPKP Kalimantan Utara telah menyalurkan bantuan berupa benih tanaman pangan dan juga hortikultura.
Juga sarana produksi lainnya kepada Kelompok Tani Suka Maju di Desa Tideng Pale, Kabupaten Tana Tidung.
Dia menyampaikan harapannya, bantuan ini dapat meningkatkan produksi pangan di daerah dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani.
Baca Juga:
Dalam Rangka Kesiapan Pengamanan Pilkada 2024, Polres Sigi Lakukan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengintensifkan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan RI sebagai upaya untuk mengembalikan status internasional Bandara Juwata Tarakan menjadi bandara internasional. (Antara)
