Untuk Pemerataan Distribusi Nakes pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah, Pj Bupati Parigi Moutong Sebut Transformasi SDMK Perlu Dilakukan

Ket. Foto: Transformasi SDMK, Disebutkan Pj Bupati Parigi Moutong, Perlu Dilakukan untuk Pemerataan Distribusi Nakes pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah
Ket. Foto: Transformasi SDMK, Disebutkan Pj Bupati Parigi Moutong, Perlu Dilakukan untuk Pemerataan Distribusi Nakes pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Source: (Foto/Duan)

Parigi Moutong, gemasulawesi – Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, mengatakan transformasi SDMK atau Sumber Daya Manusia Kesehatan perlu dilakukan untuk pemerataan distribusi tenaga kesehatan atau nakes pada fasilitas kesehatan milik pemerintah.

Richard Arnaldo mengatakan telah seharusnya fasilitas kesehatan diisi tenaga kesehatan yang memadai seperti perawat, dokter, bidan, tenaga farmasi, kesehatan lingkungan, petugas gizi dan petugas teknis lainnya.

Richard Arnaldo menerangkan pemerataan distribusi tenaga kesehatan guna memantapkan pelayanan kesehatan pada masing-masing fasilitas kesehatan seperti puskesmas maupun RS.

Baca Juga:
Melalui Program SSW Tahap III Tahun 2024, Kota Palu Mendapat Kuota 70 Orang untuk Bekerja di Jepang

Sehingga pada saat masyarakat datang berobat, mereka dapat terlayani dengan baik, sebab perangkat dan SDMK tersedia.

Dalam keterangannya pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, dia menyatakan transformasi SDMK tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan kuantitas, namun juga butuh didukung dengan kualitas dan penyebaran tenaga medis sehingga fasilitas kesehatan mempunyai tenaga kesehatan yang handal.

“Parigi Moutong ada 24 puskesmas, puluhan fasilitas kesehatan milik pemerintah hingga saat ini masih kekurangan SDMK, diantaranya dokter spesialis gigi, dokter umum, perawat, bidan, kesmas, gizi, farmasi, kesling dan ATLM atau Ahli Teknologi Laboratorium Medik,” ujarnya.

Baca Juga:
Dilakukan dalam Kurun Waktu 2 Hari Berturut-Turut, Polisi Ungkap 3 Kasus Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Perairan Sulawesi Tengah

Kondisi ini masih menjadi tantangan untuk Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk memenuhi kekurangan-kekurangan itu, oleh karena itu transformasi SDMK dinilai dapat menjadi solusi ke depan.

Dia menyatakan Kabupaten Parigi Moutong mempunyai 3 RS milik pemerintah yang terletak di Parigi, Moutong dan Tinombo untuk memudahkan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Menurut data Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah, sekitar 5,94 persen puskesmas di Sulawesi Tengah belum mempunyai dokter umum, sementara dari 26 rumah sakit milik pemerintah daerah yang dilengkapi dengan 7 jenis layanan dokter spesialis dasar masih sekitar 8 rumah sakit.

Baca Juga:
Dalam Rangka Menjajaki Peluang Kerja Sama untuk Pembangunan Berkelanjutan, Gubernur Sulteng Sambut Kedatangan Pejabat AS

Dia mengatakan Parigi Moutong terus berupaya menuju 7 jenis layanan dokter spesialis dasar.

“Karena sektor kesehatan adalah layanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat,” ucapnya. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Dituduh Jadi Pelaku Tabrak Lari, Bocah 13 Tahun di Depok Jadi Korban Begal, Sepeda Motornya Raib Digasak Pencuri

Seorang bocah di Depok menjadi korban pencurian motor setelah dituduh sebagai pelaku tabrak lari oleh dua pria tak dikenal.

Memanas! Demo Tolak RUU Pilkada di Semarang Berujung Ricuh, Massa Dorong Pagar DPRD Jawa Tengah hingga Jebol

Aksi ribuan massa di Semarang menolak RUU Pilkada memanas, jebol pagar DPRD Jateng, dan menuntut integritas pilkada.

Dikepung Ribuan Massa, Ketua DPR Puan Maharani Malah Absen dalam Rapat Pengesahan RUU Pilkada Hari Ini, Ada Apa?

Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir di dalam ruang rapat paripurna yang digelar hari ini untuk pengesahan Revisi UU Pilkada, ternyata ini al

Untuk Kelompok Perempuan di Kabupaten Donggala, Literasi Pendidikan Penyiaran Diberikan oleh KPID Sulawesi Tengah

KPID Provinsi Sulawesi Tengah memberikan literasi pendidikan penyiaran untuk kelompok perempuan di Donggala.

Bahas Penanganan HAM Masa Lalu, Pemerintah Kota Palu Menerima Kunjungan Kerja DPR Aceh

Kunjungan kerja DPR Aceh diterima oleh Pemerintah Kota Palu, Sulteng, dan membahas penanganan HAM masa lalu.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;