Sekda Provinsi Gorontalo Dilaporkan Menghadiri Acara Pisah Sambut Kepala BPDAS Bone Bolango

Ket. Foto: Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Menghadiri Acara Pisah Sambut Kepala BPDAS Bone Bolango
Ket. Foto: Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Menghadiri Acara Pisah Sambut Kepala BPDAS Bone Bolango Source: (Foto/Nova Diskominfotik)

Kota Gorontalo, gemasulawesi – Sofian Ibrahim, yang merupakan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, menghadiri acara pisah sambut Kepala BPDAS atau Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, di Ballroom Hotel FOX Gorontalo.

Pisah sambut yang dilakukan oleh Heru Permana kepada Bontor Lumbantobing sebagai pejabat yang baru tersebut digunakan Sofian Ibrahim untuk mengajak BPDAS sama-sama mengatasi permasalahan lahan kritis di Provinsi Gorontalo.

Menurut data saat ini, lahan kritis di Provinsi Gorontalo mencapai sekitar 217.000 hektare.

Baca Juga:
Pj Gubernur Sulawesi Barat Mendorong Pihak Terkait agar Produk Perkebunan Miliki Merek Tersendiri

Jumlah itu terbagi sekitar 144.000 hektare lahan kritis dilihat dari luar dan 70.000 lebih lahan kritis yang dapat dilihat dari dalam, sehingga permasalahan ini harus dapat diatasi bersama-sama.

Dia mengatakan BPDAS hadir sebab banyak program sebetulnya.

“Kita berharap nanti ke depan akan banyak koordinasi, komunikasi dengan BPDAS, untuk mengurangi eko kritis yang ada ini,” katanya.

Baca Juga:
Masih dalam Rangka Pengamanan Pilkada, Pemerintah Provinsi Gorontalo Akan Melaksanakan Apel Satlinmas

Dia menambahkan pihaknya juga di Pemerintah Provinsi punya gerakan rehabilitasi hutan dan lahan serta telah pihaknya kolaborasikan juga dengan BPDAS.

Dia mengungkapkan harapannya semoga tantangan ekokritis ini semakin berkurang.

Sofian Ibrahim menargetkan di tahun 2025 nanti permasalahan ini harus diseriusi dan dia juga berharap dukungan dari seluruh anggota DPRD yang baru saja dilantik, untuk mengalokasikan di APBD perubahan, sehingga keberpihakkan untuk mengatasi lahan kritis akan lebih besar lagi di tahun depan.

Baca Juga:
Untuk Mencegah Pemborosan Makanan, Program Gerakan Selamatkan Pangan Digencarkan Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan

Sementara itu, Sekretaris Daerah kepada pejabat yang lama, Heru Permana, tidak lupa menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin selama ini antara BPDAS dengan pemerintah daerah.

Menurut dia, Heru telah banyak berbuat untuk membantu permasalahan lahan di Provinsi Gorontalo.

Terlebih bersama-sama terus berupaya menyelematkan Danau Limboto yang berhasil masuk dalam 10 danau prioritas nasional.

Baca Juga:
Masyarakat Kota Gorontalo Mengapresiasi Kampanye Say No to Plastic yang Direncanakan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Ola

Heru Permana diketahui dipindahtugaskan menjadi Kepala BPDAS Bandung dan digantikan Bontor Lumbantobing, yang sebelumnya sebagai Kepala BPDAS Provinsi Riau. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Melalui Dinas Sosial, Pemprov Sulawesi Barat Mensosialisasikan Upaya Pencegahan Human Trafficking dan Pembinaan Keluarga

Upaya pencegahan human trafficking dan pembinaan keluarga bebas narkoba disosialiasasikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pemprov Gorontalo Semakin Serius dalam Menyelesaikan Sertifikat Aset Lahan yang Belum Memiliki Sertifikat

Pemerintah Provinsi Gorontalo dilaporkan semakin serius dalam hal penyelesaian sertifikat aset lahan yang belum memiliki sertifikat.

Libatkan KPU, Dewan Kesenian, dan Asosiasi Pekerja Konstruksi Bumi Lasinrang, Pj Bupati Pinrang Menerima 3 Audiensi

Pj Bupati Pinrang menerima 3 audiensi secara terpisah yang melibatkan KPU, Dewan Kesenian, dan Asosiasi Pekerja Konstruksi Bumi Lasinrang.

Skandal Iuran Tak Wajar dan Bullying Mahasiswa PPDS Universitas Diponegoro Viral, Ini Pernyataan Dekan FK yang Picu Kont

Skandal iuran PPDS Undip viral di media sosial. Dekan FK beri tanggapan dan langkah kontroversial. Simak detailnya di sini.

Detik-Detik Enam Warga Aceh Terjebak Banjir Saat Mencari Udang di Sungai Viral, Begini Kondisi Mereka Sekarang

Enam warga Aceh terjebak banjir saat mencari udang di sungai. Temukan bagaimana nasib mereka sekarang di sini.

Berita Terkini

wave

Dilema Regulasi CSR Parimo Disorot DPRD, Pengusaha Udang Siap Bayar Tapi Pemda Tak Punya Dasar Hukum

Pemda Parimo dilarang Kemenkeu pungut langsung CSR tambak udang Rp200/kg. Perda baru disiapkan agar penyaluran dana sosial tetap legal.

Menakar Dampak Ekonomi RTRW Parigi Moutong bagi Pembukaan Lapangan Kerja yang Jadi Atensi DPRD

Kejelasan aturan RTRW menjadi syarat mutlak menarik investasi, menjamin kepastian hukum usaha, dan membuka lapangan kerja di Parigi Moutong.

DPRD Soroti Ancaman Bencana Mengintai, Pentingnya Aturan RTRW Lindungi Zona Resapan Air

Penataan tata ruang wilayah yang buruk berisiko memicu bencana alam. Simak pentingnya RTRW berbasis lingkungan demi keselamatan warga.

Sempat Disorot DPRD, Pentingnya Peta RTRW bagi Pemilik Lahan dan Pelaku Usaha Masa Kini

Pahami fungsi penting RTRW bagi keabsahan hukum tanah warga, syarat perizinan usaha digital, dan keamanan investasi properti daerah.

Cara Kerja Kode QR Pertamina Pembendung Utama Penyelewengan Solar Subsidi yang Jadi Sorotan DPRD

Pahami cara kerja sistem e-rekomendasi dan kode QR Pertamina dalam mencegah data fiktif serta penyelewengan solar subsidi.


See All
; ;