Garut, gemasulawesi - Setelah gempa bumi dengan Magnitudo 5,0 mengguncang Kecamatan Pasirwangi, Garut, pemerintah daerah segera menetapkan status tanggap darurat selama dua pekan ke depan.
Status tanggap darurat ini diterapkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi upaya penanggulangan bencana dan pemulihan, termasuk pendirian shelter, dapur umum, serta distribusi bantuan bagi warga yang terdampak.
Pasalnya, musibah ini menyebabkan kerusakan signifikan pada fasilitas publik dan hunian warga, memicu langkah cepat dari pemerintah untuk menangani situasi darurat.
Guncangan gempa yang terjadi pada Senin malam, 16 September 2024 sekitar pukul 19.44 WIB lalu menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan rumah tinggal.
Data awal menunjukkan 209 unit rumah mengalami kerusakan, termasuk 7 unit sarana pendidikan dan 5 unit tempat ibadah.
Kerusakan ini mencakup berbagai kategori, dari ringan hingga berat. Beruntung, meski banyak fasilitas yang rusak, tidak ada korban jiwa dalam bencana ini.
Pj Bupati Garut, Barnas Adjidin, menekankan pentingnya memastikan keselamatan warga dengan cepat.
"Masyarakat harus aman terlebih dahulu. Jangan sampai mereka tinggal di tempat yang berbahaya akibat kerusakan rumah," ujarnya, dikutip pada Kamis, 19 September 2024.
Baca Juga:
Bersama Pj Gubernur Sulsel, Dirjen PSLB3 KLHK Mempercepat Penarikan Alat Kesehatan yang Bermerkuri
Barnas juga menginstruksikan agar BPBD segera melakukan penanganan, dan melibatkan TNI-Polri untuk memastikan keselamatan warga terdampak.
Setelah kejadian, pemerintah setempat mendirikan dapur umum dan shelter sementara untuk memenuhi kebutuhan mendesak para korban.
Dapur umum ini bertujuan untuk menyediakan makanan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan kebutuhan lainnya.
Shelter sementara dirancang untuk memberikan tempat tinggal sementara bagi mereka yang rumahnya rusak berat.
Baca Juga:
Sweet Home 3 The Final Battle: Perjuangan Manusia Bertahan Hidup di Tengah Wabah Monsterisasi
"Kami mendirikan dapur umum dan shelter untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga," tambah Barnas.
Pendistribusian bantuan harus dilakukan secara terkoordinasi dan efektif.
Pemerintah Garut berkomitmen untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan warga dan tidak ada yang terabaikan.
Barnas Adjidin menegaskan pentingnya kejelasan dalam distribusi bantuan.
Baca Juga:
Komisaris UNRWA Peringatkan Penjajah Israel Telah Berhenti Memberikan Visa kepada Staf LSM
“Jangan sampai bantuan yang diterima tidak jelas atau tidak tepat sasaran. Semua harus sesuai dengan SOP untuk memastikan bantuan efektif,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan melakukan asesmen menyeluruh untuk menentukan besar kecilnya bantuan yang diperlukan untuk perbaikan rumah.
Penilaian ini akan membagi tanggung jawab antara provinsi, pusat, dan kabupaten sesuai dengan kategori kerusakan yang ada.
“Kami akan mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas perbaikan masing-masing rumah, agar proses pemulihan berjalan lancar,” jelas Barnas.
Dalam upaya mempercepat pemulihan, pemerintah daerah dan berbagai lembaga terkait terus bekerja sama untuk menangani kerusakan dan memberikan bantuan yang dibutuhkan warga.
Masyarakat diimbau untuk tetap mengikuti informasi terbaru dari pemerintah dan memastikan bahwa mereka menerima bantuan yang tepat. (*/Shofia)
