[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=BSfzSF9neAc[/embedyt]
Gemasulawesi– Dishub Parigi Moutong, rencanakan membangun traffic light dan halte di sejumlah titik di wilayah setempat, melalui anggaran APBD tahun 2022.
“Program ini sudah kami rencanakan, dan telah dalam proses penyusunan. Sebenarnya dari tahun kemarin, namun karena ada penghematan anggaran akibat pandemi, jadi tidak dapat direalisasikan,” ungkap Kepala Dishub Parigi Moutong, Arman Maulana saat ditemui di Parigi, belum lama ini.
Dishub kata dia berencana akan membangun traffic light di Desa Toboli, Tolai dan Moutong. Tiga titik itu, dianggap sangat penting karena berdasarkan keluhan masyarakat sekitar dan seringnya terjadi kecelakaan.
Baca juga: DPRD: Dishub Mesti Tingkatkan Sektor Penghasil PAD
Kemudian, ada perencanaan pembangunan warning light di beberapa spot jalan di Parigi Moutong, untuk mengantisipasi angka kerawanan lalu lintas sangat tinggi.
“Jadi di spot ini tidak perlu ada traffic light, cukup warning light. Paling tidak ada peringatan, kalau kendaraan tidak bisa melaju di jalur diatas 40 kilometer per jam,” kata dia.
Sementara, sejumlah traffic light yang mengalami keruskan hingga kini, pihaknya juga akan berupaya dapat teranggarkan pada tahun ini, agar dapat kembali beroperasi.
Selain itu kata dia, pihaknya telah melakukan kajian di beberapa tempat di Parigi Moutong.
Dititik itu, semestinya harus ada tempat persinggahan naik turunnya penumpang seperti anak sekolah, atau pelaku perjalanan tertentu, seperti pembangunan halte.
Pertimbangannya kata dia, untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada pelaku perjalanan khususnya pengguna alat transportasi umum.
Baca Juga: DLH Parigi Moutong Kembali Minta Tambahan Armada Tangani Sampah
“Itu pasti akan saya usulkan di penganggaran tahun depan. Lokasinya, di depan SMP Negeri Ampibabo, di rumah sakit Tinombo, dan sejumlah pasar tradisonal,” ujarnya.
Dia menyampaikan, akan kembali mengoprasikan beberapa bus aset Dinas Perhubungan Parigi Moutong, dengan melakukan perbaikan peralatannya terlebih dahulu.
Pengoperasiannya kata dia, dilakukan sebagai upaya untuk memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebab bus itu nantinya akan dimanfaatkan sebagai alat transportasi antar desa atau kabupaten hingga provinsi.
“Jadi nanti bus itu seperti DAMRI milik pemerintah provinsi. Tapi kami akan mencari dulu regulasinya seperti apa, agar tidak ada kekeliruan,” pungkasnya. (***)
Baca juga: Dishub Usul Pengembangan Pelabuhan Parigi Moutong
