Berita Parigi moutong, gemasulawesi – Sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Parigi moutong Provinsi Sulawesi tengah menyidangkan puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Puluhan ASN yang mengikuti sidang TP-TGR terkait pengembalian hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) beberapa tahun terakhir.
Baca: Kejaksaan Tuntut Pidana Mati Tiga Terdakwa Kasus Narkoba Sulteng
Sidang TP-TGR dipimpin Kepala BPKAD, Inspektur Inspektorat Parigi moutong selaku sekretaris dan Kabag Kumdang sekretariat ,
Sidang TP-TGR pimpinan oleh kepala Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, Kepala Inspektorat sebagai sekretaris dan Kepala Bagian Hukum sekretariat Kantor Bupati sebagai anggota.
Baca: Demo Mahasiswa di Makassar Tuntut Jokowi Mundur
Kepala BPKAD, Yusrin menyebutkan, 17 ASN diundang untuk mengikuti persidangan dan dua diantaranya telah melunasi hasil temuan kerugian negara sebelum menjalani persidangan.
“Sebagian menunjukkan tanggung jawabnya dengan mengembalikan secara mengangsur. Dalam satu minggu mereka akan mulai membayar kerugian negara sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing,” terang Yusrin usai sidang TP-TGR, Rabu 22 Desember 2021.
Baca: Persidangan Elektronik di PN Parigi Terkendala Jaringan Internet
Lanjut Yusrin, dalam proses pengembalian kerugian negara itu, beberapa ASN memberikan jaminan. Bagi yang belum memberikan akan diserahkan ke tim penyelesaian kerugian daerah untuk mengambil jaminannya.
Awalnya kata dia, temuan masih dalam penanganan tim penyelesaian kerugian, setelah itu di naikkan ke tim TP-TGR untuk diselesaikan melalui persidangan.
Baca: BKPSDM: Hasil Sidang Kode Etik Diserahkan kepada Bupati
“Dalam persidangan banyak alasan yang diberikan namun kita tetap menekankan pengembalian itu wajib dan mereka bersedia untuk melakukan itu,” ungkapnya.
Batas waktu pengembalian dari sidang TP-TGR paling lama dua tahun, jika tidak mampu mengembalikan maka jaminan yang telah diberikan akan dilelang untuk menutupi kerugian negara.
Pengembalian harus dilakukan sesuai hasil temuan dari BPK, tidak ada keringanan atau pertimbangan lainnya untuk mengurangi pengembalian kerugian negara.
“Untuk pejabat yang telah meninggal dunia, maka hasil temuan akan diselesaikan oleh ahli warisnya,” tegasnya. (mn/fan)
