Gemasulawesi– Sebanyak 57 pegawai nonaktif KPK beberkan pelanggaran kode etik Alexander Marwata. Terdapat beberapa pasal yang diduga dilanggar.
“Laporan dugaan pelanggaran etik ini dilakukan tujuh pegawai menjadi perwakilan 57 pegawai KPK,” ungkap perwakilan pegawai nonaktif KPK, Rasamala Aritonang dalam keterangan tertulis, Sabtu 21 Agustus 2021.
Beberapa Pasal pelanggaran kode etik Alexander Marwata adalah Nilai Dasar Keadilan, Pasal 6 Ayat 2 huruf (d): setiap insan komisi dilarang bertindak sewenang-wenang atau melakukan perundungan dan/atau pelecehan terhadap Indan Komisi atau pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.
Baca juga: Warga Enggan Lakukan Isoter Sebabkan Penularan Virus Meningkat di Tingkat Keluarga
Pasal 6 ayat (1) huruf a menyatakan wajib mengakui persamaan derajat dan menghormati hak serta kewajiban terhadap setiap Insan Komisi. Pasal 8 ayat (2).
“Dilarang bertindak sewenang-wenang atau tidak adil atau bersikap diskriminatif terhadap bawahan atau sesama Insan Komisi,” sebutnya.
Terakhir Novel Baswedan dan kawan-kawannya pegawai nonaktif KPK, menduga pelanggaran kode etik Alexander Marwata, Pasal 4 ayat (1) huruf c.
Baca: Wapres Apresiasi Komitmen Rumah Sakit Islam Tangani Pandemi
Isinya insan KPK wajib menjaga citra, harkat, dan martabat Komisi di berbagai forum, baik formal maupun informal di dalam maupun di luar negeri.
Selain Rasamala, perwakilan pegawai beberkan pelanggaran kode etik Alexander Marwata itu adalah Novel, Harun Al Rasyid, Yudi Purnomo, Sujanarko, Aulia Postiera, dan Rizka Anungnata.
Rasamala pegawai nonaktif KPK mengatakan, perbuatan pimpinan diduga melanggar kode etik, adalah saat Alexander Marwata konferensi pers setelah rapat koordinasi hasil tes wawasan kebangsaan pada 25 Mei 2021.
Baca juga: KPK Tolak Cabut SK Penonaktifan 75 Pegawai, Ini Alasannya
Alexander Marwata menyebut 51 orang pegawai KPK tidak bisa dibina
Dalam konferensi pers itu, Alexander Marwata mengatakan 51 orang pegawai KPK dianggap memiliki warna merah dan tidak bisa dibina lagi.
Perwakilan pegawai lainnya, Hotman Tambunan mengatakan, tindakan Alexander saat memaparkan hasil rapat koordinasi bersama Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara terkait 75 pegawai yang tidak lolos TWK bermuatan pencemaran nama baik atau penghinaan bagi 51 pegawai non-aktif.
“Pernyataan ‘Warnanya sudah merah dan tidak bisa dilakukan pembinaan’ yang disematkan kepada 51 orang pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat menjadi ASN telah merugikan,” ujar Hotman.
Ia menambahkan, perbuatan Alexander itu sudah melanggar Peraturan Dewas KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. (***)
Baca juga: BKPSDM: Hasil Sidang Kode Etik Diserahkan kepada Bupati
