Gemasulawesi– KPK saat ini lebih aktif memeriksa kebenaran data kekayaan penyelenggara negara ke berbagai stakeholder terkait, dibandingkan dengan data LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
KPK anggap sebanyak 95 persen data LHKPN disampaikan tidak akurat.
“Banyak harta yang tidak dilapor, baik itu tanah, bangunan, rekening bank, maupun investasi lain,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, dalam webinar KPK, belum lama ini.
Baca juga: Kementrian PUPR Pengelola Aset Terbesar Indonesia
Baca juga: Aceh Singkil Dapat Investasi US$500 Juta dari UEA
Adapun pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap LHKPN para penyelenggara negara itu didapatkan melalui sistem informasi yang dibangun bersama semua bank, asuransi, bursa, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan sebagainya.
Lembaga antirasuah itu juga dapat melihat data secara lengkap melalui sistem tersebut. Bahkan, KPK dapat mengakses transaksi yang terjadi.
“Bahwa yang namanya A dengan keluarga, istrinya, anak yang sudah dewasa, ini apakah punya rekening di bank?” ucap Pahala.
Baca juga: Kemenkeu Bakal Tambah Pajak Orang Super Kaya Sebesar 35 Persen
Baca juga: Mensos Tri Risma Minta Pemerintah Daerah Perbarui Data Kemiskinan
Secara otomatis nantinya semua bank yang punya rekening itu, akan melaporkan lengkap dengan saldo tabungan, dan transaksinya pun akan kelihatan.
Diketahui, berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap LHKPN 1.665 penyelenggara negara, sebanyak 95 persen LHKPN tidak akurat dengan kekayaan semestinya.
Baca juga: 77 Pejabat Parigi Moutong, Belum Laporkan Harta Kekayaan
Baca juga: Puluhan Ribu Jiwa di Kalimantan Tengah Terdampak Bencana Banjir
“Berita buruknya, di samping kecepatan verifikasi ini, ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan terhadap kebenaran isinya itu, 95 persen memang tidak akurat secara umum,” ujarnya.
Berdasarkan data kepatuhan LHKPN 2020 per 31 Agustus 2021, tingkat kepatuhan nasional berada di angka 96,7 persen dengan rincian eksekutif 96,81 persen, legislatif 90,54 persen, yudikatif 98,52 persen, dan BUMN/BUMD 98,38 persen. (***)
Baca juga: Pemda Parigi Moutong Ancam Beri Sanksi Pejabat Belum Lapor LHKPN
Baca juga: Kelola Pabrik Sabu di Tangerang, WN Iran Terancam Hukuman Mati
Baca juga: Mensos Tri Risma Minta Pemerintah Daerah Perbarui Data Kemiskinan
