KPK Sebut Akan Terus Memburu Mantan Caleg PDIP Harun Masiku

<p>KPK Sebut Akan Terus Memburu Mantan Caleg PDIP Harun Masiku</p>
KPK Sebut Akan Terus Memburu Mantan Caleg PDIP Harun Masiku

Hukum, gemasulawesi – KPK sebut akan terus berupaya memburu mantan caleg PDIP, Harun Masiku yang sudah lebih dari 2 tahun masih buron. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengajak masyarakat dan Indonesian Corruption Watch (ICW) untuk ikut memburu Harun Masiku.

Hal itu diungkapkan oleh Karyoko Deputi bidang Penindakan dan Eksekusi KPK saat dimintai tanggapannya, terkait pernyataan ICW yang menilai lembaga antikorupsi enggan untuk meringkus mantan caleg PDIP Harun Masiku.

Ia juga mengatakan, kalau pihaknya masih terus mencari Harun Masiku. Karyoko juga menghimbau kepada masyarakat, termasuk ICW, untuk melaporkan segala informasi terkait posisi Harun Masiku.

“Atau paling tidak asal mirip saja, kalian bisa laporkan ke kami. Kalau tidak percaya bisa datang juga, tapi dengan biaya sendiri. Misalnya kita mau kemana, nanti saya cek  dengan bantuan polisi, kami siap. Artinya kami tidak menutup diri. ICW sekali pun bisa, kabarin saja saya. Jangan beranggapan kalau kami tidak ingin itu” ucap Karyoko, Sabtu, 21 Mei 2022.

Pada prinsipnya, kata Karyoto, KPK telah melakukan segala cara untuk menangkap Harun Masiku yang tidak diketahui keberadaannya sejak Januari 2020. Apalagi, pandemi COVID-19 mulai menunjukkan akan berakhir.

Menurut Karyoko, pihaknya belum mengetahui keberadaan Harun Masiku. Namun, sejumlah lokasi yang diduga didatangi Harun Masiku masih akan terus dilacak.

“Saya berharap ada orang yang akan melihat bahwa dia berada di Indonesia, lebih cepat. Jika dia di luar Indonesia, sebenarnya foto biometrik WNI yang akan menyeberang ke luar negeri bisa dideteksi. Kalau keberadaannya di mana sekarang belum diketahui, kalau tahu sudah pasti ditangkap,” ucapnya.

Baca: Bahas Persiapan Calon Jemaah Haji, Menag Yaqut Bertemu Menteri Saudi

Karyoko juga mengatakan, kalau kritik ICW merupakan pil bagi KPK untuk terus memburu Harun Masiku. Menurutnya, penangkapan Harun Masiku merupakan utang yang harus dibayar KPK.

“Kritikan ICW adalah pil sehat bagi kami yang mendorong kami untuk menangkap para DPO yang masih menjadi utang,” jelasnya. (*)

Baca: Gubernur Sulawesi Tengah Himbau Bupati dan Wali Kota Untuk Kurangi Kemiskinan

Kunjungi Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Oknum Polisi Dibayar 200 Juta Bunuh Pegawai Dishub di Makassar

Oknum Polisi Dibayar 200 Juta Bunuh Pegawai Dishub Makassar, rekonstruksi kasus pembunuhan berenacana pegawai dishub Makassar

Makam Arfandi Ardiansyah Dibongkar Untuk di Autopsi

Makam Muh Arfandi Ardiansyah, pengedar sabu yang tewas karena mengalami sesak nafas dan luka lebam di tubuhnya usai ditangkap

Mantan Anggota DPR Wanda Hamidah Terancam Kena Pasal Berlapis

Mantan Anggota DPR Wanda Hamidah terancam kena pasal berlapis setelah diduga melakukan pengerusakan ke rumah mantan suaminya

KPK Tangkap Pejabat Pembakar Dokumen di Kamar Mandi Walkot Ambon

KPK tangkap pejabat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon yang membakar sejumlah dokumen

Jampidsus Kejaksaan Agung Tetapkan Satu Tersangka Baru Ekspor CPO

Jampidsus Kejaksaan Agung, tetapkan satu tersangka baru kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO

Berita Terkini

wave

Strategi Parimo Sulap Potensi Daerah Jadi Magnet Investasi Skala Nasional

Parimo jadi daerah pertama di Sulteng yang miliki IPRO. Sapi perah dan kelapa dalam lolos kurasi nasional untuk tampil di Jakarta.

Imbas Pemotongan Dana Pusat, Pemda Parimo Pasrah Tak Sanggup Bangun Irigasi

Pemda Parimo mengandalkan dana Inpres akibat APBD anjlok guna menyelamatkan jaringan irigasi dan lahan pertanian warga yang terancam kekerin

Pemda Parimo Pasang Standar Tinggi untuk Calon Pimpinan Perumda

Pemda Parigi Moutong menggelar seleksi terbuka direksi Perumda di Parigi untuk menjamin transparansi dan profesionalisme tata kelola BUMD.

Jurang Defisit APBD Parimo Terkuak Postur Belanja Nyaris Jebol

Parigi Moutong memproyeksikan belanja daerah 2026 tembus Rp1,7 triliun. Angka ini melampaui pendapatan daerah dan memicu defisit.

Peringatan Mendagri Soal Pangan Buat Pemda Parigi Moutong Diperintahkan Awasi Bahan Pokok

Pemda Parigi Moutong bergerak cepat mengawasi harga beras dan pangan akibat ancaman kemarau panjang demi menjaga daya beli warga Sulteng


See All
; ;