Internasional, gemasulawesi – Dalam sebuah langkah yang telah menimbulkan kekhawatiran serius tentang niat jangka panjang penjajah Israel untuk Jalur Gaza, militer penjajah Israel telah mengumumkan pembentukan posisi baru, Kepala Perwira Gaza.
Sumber militer senior yang berbicara kepada media mengatakan peran tersebut, jauh dari sekadar tindakan sementara di masa perang, dirancang untuk mengawasi infrastruktur pangan, bahan bakar, dan kehidupan sehari-hari di Jalur Gaza selama tahun-tahun mendatang.
Pengangkatan seorang Brigadir Jenderal dipandang sebagai penetapan seorang gubernur tetap de facto untuk Jalur Gaza, suatu perkembangan yang telah memicu kekhawatiran bahwa penjajah Israel berencana untuk menduduki kembali Jalur Gaza tanpa batas waktu.
Baca Juga:
Militer Penjajah Israel Klaim Telah Menyerang 30 Target di Jalur Gaza dalam 24 Jam
Yang berpotensi menyelesaikan kampanye pembersihan etnis yang dimulai selama Nakba tahun 1948, saat 750.000 warga Palestina, 3 perempat dari populasi Mandat Palestina, diusir dari desa-desa mereka.
Sumber tersebut menekankan sifat jangka panjang dari peran itu dengan mengatakan ini bukan manajer proyek.
“Ini adalah peran yang akan kami jalankan selama beberapa tahun mendatang, tahun demi tahun,” katanya.
Dia melanjutkan siapa pun yang berpikir bahwa kendali dan keterlibatan penjajah Israel di Jalur Gaza akan segera berakhir tergantung pada intensitas pertempuran, atau pada kesepakatan penyanderaan-adalah salah.
Para kritikus berpendapat langkah ini adalah niat yang jelas untuk mempertahankan kendali atas urusan sipil di Jalur Gaza di masa mendatang.
Tanggung jawab Kepala Pejabat Gaza akan mencakup pengawasan bantuan kemanusiaan, koordinasi masalah sipil, serta kemungkinan pengelolaan pemulangan pengungsi ke Kota Gaza dan proyek rekonstruksi secara terkendali.
Penunjukan itu dilakukan di tengah operasi militer penjajah Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.
Organisasi HAM dan pembela Palestina telah menyampaikan kekhawatirannya atas perkembangan ini, melihatnya sebagai bukti lebih lanjut dari niat penjajah Israel untuk mempertahankan kontrol jangka panjang atas Jalur Gaa, yang secara efektif mencaplok wilayah itu dan menolak hak warga Palestina untuk menentukan nasib sendiri. (*/Mey)
