Nasional, gemasulawesi - Hacker yang diduga menyerang Pusat Data Nasional (PDN), Brain Cipher, telah meminta maaf atas keributan yang mereka timbulkan selama beberapa pekan terakhir.
Brain Cipher tersebut menegaskan bahwa aksi ini dilakukan secara independen, tanpa terkait dengan pihak mana pun atau kepentingan politik.
"Kami juga meminta publik memahami keputusan ini kami buat secara independen, tanpa pengaruh pihak mana pun atau politik," tulis Brain Cipher melalui akun X @stealthmole_int, pada Selasa, 2 Juli 2024.
Pernyataan ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh kelompok hacker tersebut melalui forum dark web dan diunggah oleh akun X milik @stealthmole_int, yang diketahui merupakan akun perusahaan keamanan siber berbasis di Singapura.
Brain Cipher, yang disebut sebagai dalang serangan malware jenis ransomware di server PDNS 2 Surabaya, menghebohkan publik selama dua minggu terakhir.
Selain meminta maaf, mereka juga berjanji akan memberikan kunci untuk membuka enkripsi data secara gratis.
"Kami akan merilis kunci enkripsi secara gratis pada hari Rabu besok. Kami berharap serangan kami menyadarkan kalian akan pentingnya meningkatkan keamanan siber, termasuk pendanaan dan perekrutan spesialis keamanan siber yang kompeten," ujar Brain Cipher.
Meski berjanji memberikan kunci akses data secara gratis, Brain Cipher menyediakan link donasi secara sukarela melalui e-wallet untuk aset kripto berbasis Monero.
Sebelumnya, mereka meminta tebusan sebesar USD 8 juta atau sekitar Rp 131 miliar untuk membuka kunci enkripsi data yang di-hack.
Dampak dari serangan ransomware ini mengakibatkan gangguan pelayanan di 210 instansi pemerintah, termasuk di tingkat pusat dan daerah.
Instansi yang terdampak antara lain Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian PUPR, LKPP, hingga Pemerintah Daerah Kediri.
Dari 210 instansi terdampak, gangguan paling parah terjadi pada pelayanan keimigrasian Kemenkumham karena layanan publik ini merupakan salah satu yang paling intens diakses masyarakat.
Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Silmy Karim, S.E., M.E., M.B.A., meminta masyarakat menghapus dan menginstal ulang aplikasi M-Paspor untuk mengatasi gangguan yang terjadi akibat serangan ini.
Silmy Karim mengaku bahwa aplikasi M-Paspor akan kembali lancar setelah pengguna menginstal ulang aplikasi.
Layanan imigrasi kini telah pulih 100 persen setelah Imigrasi menggunakan data center alternatif.
Serangan ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya keamanan siber yang lebih kuat dan perlunya investasi dalam sumber daya manusia yang kompeten di bidang keamanan siber.
Dengan rilisnya kunci enkripsi secara gratis, diharapkan pemerintah dan instansi terkait dapat segera memulihkan data mereka dan meningkatkan langkah-langkah keamanan untuk mencegah serangan serupa di masa depan. (*/Shofia)
