Tanggapi Isu Status Keanggotaan Jokowi di PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto: Sudah Tidak Lagi Jadi Bagian PDIP

Potret Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi atau Joko Widodo yang belakangan ini disorot perihal status keanggotaannya di PDIP
Potret Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi atau Joko Widodo yang belakangan ini disorot perihal status keanggotaannya di PDIP Source: (Foto/Instagram/@jokowi)

Nasional, gemasulawesi - PDIP melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), beserta keluarganya, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Hasto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 4 Desember 2024.

Isu terkait keanggotaan Jokowi di PDIP mencuat setelah partai tersebut memecat salah satu kadernya, Effendi Simbolon.

Banyak pihak mempertanyakan apakah Jokowi dan keluarganya masih memiliki hubungan dengan partai berlambang banteng tersebut.

Baca Juga:
Heboh! PDI Perjuangan Bakal Pecat 27 Orang Kadernya, Sekjen Hasto Kritiyanto Bongkar Alasan Pemecatan

Menanggapi hal tersebut, Hasto menjelaskan bahwa Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak era Presiden Pertama RI, Soekarno, di Partai Nasional Indonesia (PNI).

"Saya tegaskan, Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak masa Bung Karno," ujar Hasto dalam pernyataannya.

Hasto juga menyebutkan bahwa Jokowi telah menjauh dari nilai-nilai partai serta cita-cita bangsa Indonesia.

Menurutnya, hal ini terjadi karena Jokowi memiliki ambisi politik yang terus berjalan bahkan setelah masa kepemimpinannya sebagai Presiden RI.

Baca Juga:
Hanya 58 Persen Pejabat Negara yang Lapor Harta Kekayaan, KPK Beri Teguran Keras

Ambisi tersebut dianggap tidak lagi mencerminkan semangat kolektif partai.

Selain Jokowi, Hasto juga menyinggung status Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Ia menjelaskan bahwa secara otomatis, Gibran tidak lagi menjadi kader PDIP sejak ia maju sebagai calon Wakil Presiden dalam Pilpres 2024, yang menurutnya merupakan langkah yang melangkahi konstitusi. 

"Maka pada saat itu juga, ketika konstitusi dikebiri, maka otomatis status seluruh keanggotaan yang berkaitan dengan PDIP sudah berakhir," tegas Hasto.

Langkah tegas yang diambil oleh PDIP ini menunjukkan komitmen partai dalam menjaga ideologi dan cita-cita yang diwariskan oleh Bung Karno.

Baca Juga:
Bangga! Reog Ponorogo Resmi Jadi Warisan Budaya Takbenda UNESCO, Begini Perjalanan dan Upaya Pelestariannya

PDIP tidak segan-segan menindak siapa saja, bahkan tokoh besar sekalipun, yang dianggap menyimpang dari garis perjuangan partai.

Tindakan ini mencerminkan keberanian dan konsistensi partai dalam mempertahankan integritas ideologinya.

Dengan langkah ini, PDIP berharap dapat terus menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat soliditas internal partai. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Hanya 58 Persen Pejabat Negara yang Lapor Harta Kekayaan, KPK Beri Teguran Keras

Dari 124 pejabat wajib lapor LHKPN, hanya 58 persen yang sudah melapor, KPK minta pejabat segera penuhi kewajiban.

Bangga! Reog Ponorogo Resmi Jadi Warisan Budaya Takbenda UNESCO, Begini Perjalanan dan Upaya Pelestariannya

Seni tradisional Reog Ponorogo diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda, kebanggaan Indonesia yang harus dijaga.

Selundupkan Ikan dan Rokok Ilegal, 8 Kapal Asing Berbendera Vietnam Ditangkap Baharkam Polri di Laut Natuna Utara

Polri mengungkap penyelundupan ilegal dengan menangkap kapal Vietnam di Laut Natuna, mengamankan ikan dan rokok.

Soroti Beberapa Kementerian yang Mengusulkan Tambahan Anggaran, Said Didu: Semua Menteri Hanya Minta Uang

Menanggapi beberapa menteri yang baru-baru ini minta tambahan anggaran kerja, pegiat media sosial, Said Didu berikan komentarnya

Tidak Setuju Usulan Polri di Bawah Kemendagri, Mendagri RI Tito Karnavian Mengaku Keberatan dan Bilang Begini

Mendagri RI, Tito Karnavian tidak setuju dengan adanya usulan Polri di bawah Kemendagri, begini komentar dari Tito terkait hal tersebut

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Greenland 2: Migration, Perjalanan yang Berbahaya setelah Bencana yang Mengakhiri Peradaban

Sekuel film Greenland, berjudul Greenland 2: Migration, akan tiba awal 2026 nanti, menceritakan kisah kehidupan setelah bencana

Membisu di Balik Deru Alat Berat: Teka-teki Bungkamnya Polres Parigi Moutong dalam Pusaran Tambang Ilegal Buranga

Kinerja Polres Parigi moutong tampaknya perlu dievaluasi berkaitan dengan keberadaan tambang ilegal buranga yang dinilai tak tersentuh hukum

Nasib Nyawa di Gunung Nasalane: Menanti Keadilan yang Belum Menyentuh Dg Aras

Hukum yang tak bertaring dihadapan pemodal tambang ilegal, hampir terjadi disemua titik PETI yang tersebar di Parigi moutong.

Tebalnya Tembok "Imunitas" Tambang Ilegal Buranga: Mengapa Hukum Tak Berdaya Dihadapan Reni?

Polres Parigi Moutong dinilai tak bertaring dihadapan Reni salah satu tokoh sentral dibalik beroperasinya tambang ilegal di Desa Buranga.

Diduga Kebal Hukum, Kelompok Haji Anjas, Mustari dan Ahmad Geser Operasi Tambang Ilegal ke Desa Buranga

Dugaan kebal hukum pengelola PETI di Desa Buranga mencuat, seolah tidak perduli hukum aktifitas tambang ilegal Buranga tetap beroperasi.


See All
; ;