Tanggapi Isu Status Keanggotaan Jokowi di PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto: Sudah Tidak Lagi Jadi Bagian PDIP

Potret Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi atau Joko Widodo yang belakangan ini disorot perihal status keanggotaannya di PDIP
Potret Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi atau Joko Widodo yang belakangan ini disorot perihal status keanggotaannya di PDIP Source: (Foto/Instagram/@jokowi)

Nasional, gemasulawesi - PDIP melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), beserta keluarganya, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Hasto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 4 Desember 2024.

Isu terkait keanggotaan Jokowi di PDIP mencuat setelah partai tersebut memecat salah satu kadernya, Effendi Simbolon.

Banyak pihak mempertanyakan apakah Jokowi dan keluarganya masih memiliki hubungan dengan partai berlambang banteng tersebut.

Baca Juga:
Heboh! PDI Perjuangan Bakal Pecat 27 Orang Kadernya, Sekjen Hasto Kritiyanto Bongkar Alasan Pemecatan

Menanggapi hal tersebut, Hasto menjelaskan bahwa Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak era Presiden Pertama RI, Soekarno, di Partai Nasional Indonesia (PNI).

"Saya tegaskan, Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak masa Bung Karno," ujar Hasto dalam pernyataannya.

Hasto juga menyebutkan bahwa Jokowi telah menjauh dari nilai-nilai partai serta cita-cita bangsa Indonesia.

Menurutnya, hal ini terjadi karena Jokowi memiliki ambisi politik yang terus berjalan bahkan setelah masa kepemimpinannya sebagai Presiden RI.

Baca Juga:
Hanya 58 Persen Pejabat Negara yang Lapor Harta Kekayaan, KPK Beri Teguran Keras

Ambisi tersebut dianggap tidak lagi mencerminkan semangat kolektif partai.

Selain Jokowi, Hasto juga menyinggung status Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Ia menjelaskan bahwa secara otomatis, Gibran tidak lagi menjadi kader PDIP sejak ia maju sebagai calon Wakil Presiden dalam Pilpres 2024, yang menurutnya merupakan langkah yang melangkahi konstitusi. 

"Maka pada saat itu juga, ketika konstitusi dikebiri, maka otomatis status seluruh keanggotaan yang berkaitan dengan PDIP sudah berakhir," tegas Hasto.

Langkah tegas yang diambil oleh PDIP ini menunjukkan komitmen partai dalam menjaga ideologi dan cita-cita yang diwariskan oleh Bung Karno.

Baca Juga:
Bangga! Reog Ponorogo Resmi Jadi Warisan Budaya Takbenda UNESCO, Begini Perjalanan dan Upaya Pelestariannya

PDIP tidak segan-segan menindak siapa saja, bahkan tokoh besar sekalipun, yang dianggap menyimpang dari garis perjuangan partai.

Tindakan ini mencerminkan keberanian dan konsistensi partai dalam mempertahankan integritas ideologinya.

Dengan langkah ini, PDIP berharap dapat terus menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat soliditas internal partai. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Hanya 58 Persen Pejabat Negara yang Lapor Harta Kekayaan, KPK Beri Teguran Keras

Dari 124 pejabat wajib lapor LHKPN, hanya 58 persen yang sudah melapor, KPK minta pejabat segera penuhi kewajiban.

Bangga! Reog Ponorogo Resmi Jadi Warisan Budaya Takbenda UNESCO, Begini Perjalanan dan Upaya Pelestariannya

Seni tradisional Reog Ponorogo diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda, kebanggaan Indonesia yang harus dijaga.

Selundupkan Ikan dan Rokok Ilegal, 8 Kapal Asing Berbendera Vietnam Ditangkap Baharkam Polri di Laut Natuna Utara

Polri mengungkap penyelundupan ilegal dengan menangkap kapal Vietnam di Laut Natuna, mengamankan ikan dan rokok.

Soroti Beberapa Kementerian yang Mengusulkan Tambahan Anggaran, Said Didu: Semua Menteri Hanya Minta Uang

Menanggapi beberapa menteri yang baru-baru ini minta tambahan anggaran kerja, pegiat media sosial, Said Didu berikan komentarnya

Tidak Setuju Usulan Polri di Bawah Kemendagri, Mendagri RI Tito Karnavian Mengaku Keberatan dan Bilang Begini

Mendagri RI, Tito Karnavian tidak setuju dengan adanya usulan Polri di bawah Kemendagri, begini komentar dari Tito terkait hal tersebut

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;